TELUK BINTUNI, mangrove.id| Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan komitmennya untuk menjawab aspirasi masyarakat di Distrik Merdey, Biscoop, dan Masyeta terkait pembangunan infrastruktur.
Langkah strategis yang akan diupayakan adalah melalui kebijakan sharing atau pembagian tanggung jawab anggaran dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dalam kegiatan tatap muka bersama pemerintah dan masyarakat tiga distrik di Balai Distrik Merdey, Sabtu (2/5/2026).
Gubernur mengungkap, saat ini kemampuan keuangan daerah mengalami penyesuaian signifikan pasca Pemerintah Pusat melakukan efisiensi anggaran.
“Kita akan maksimalkan (anggaran) sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat di tiga distrik tentang pembangunan infrastruktur. Kita akan berbicara dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni supaya kita bagi,” ujar Gubernur.
Gubernur menjelaskan, pihaknya perlu melakukan kolaborasi untuk menentukan secara jelas porsi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
Selain ke Pemkab Teluk Bintuni, Gubernur pun berencana akan mengusulkan pembagian tugas itu kepada Pemerintah Pusat.
“Tahun 2025, APBD kita sebesar Rp 3,5 triliun, namun terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 232,7 miliar yang ditarik kembali ke pusat. Sementara untuk tahun 2026, APBD kita berada di angka Rp 2,5 triliun,” sebutnya.
Meski menghadapi tantangan, Gubernur memastikan Pemerintah Provinsi Papua Barat tetap berupaya membangun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai visi-misi yang ada.
Ia berharap, melalui skema sharing kebijakan ini, maka kendala pembangunan seperti akses jalan dan jembatan yang selama ini dinantikan masyarakat di tiga distrik tersebut dapat teratasi. (len)
