TELUK BINTUNI, mangrove.id| Penyerahan kompensasi tanah ulayat oleh Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. kepada empat marga Suku Sumuri di Gedung Sasana Karya, Rabu (29/4/2026), menjadi momentum krusial bagi pola hubungan antara investor, pemerintah, dan masyarakat adat di Teluk Bintuni.
Acara ini bukan sekadar transaksi finansial, melainkan panggung penegasan hak-hak konstitusional masyarakat asli Papua.
Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB), Judson Ferdinandus Waprak, memberikan pernyataan tegas terkait posisi masyarakat adat dalam pusaran investasi skala besar. Ia menyatakan bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak boleh lagi menempatkan masyarakat adat sebagai penonton atau sekadar penerima seremoni.
“Kegiatan ini memiliki makna penting sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Pembangunan di Tanah Papua wajib melibatkan masyarakat adat sebagai mitra utama,” tegas Waprak.
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa transparansi adalah harga mati untuk menghindari gejolak di masa depan. “Setiap proses pemanfaatan tanah adat harus dilakukan secara terbuka dan adil. Ini kunci guna mencegah potensi konflik di kemudian hari,” ujarnya mengingatkan pihak perusahaan dan pemerintah.
Hal senada, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy menekankan bahwa nilai kompensasi total Rp 11.009.538.400 yang dikucurkan untuk empat marga (Fossa, Sodefa, Masipa, dan Mayera) harus menjadi titik akhir dari segala sengketa lahan di area tersebut.
Bupati mengeluarkan instruksi tegas terkait stabilitas keamanan investasi. Ia menuntut agar tidak ada lagi aksi-aksi yang dapat menghambat operasional perusahaan di lapangan.
“Tidak boleh lagi ada pemalangan atau gangguan terhadap aktivitas investasi. Kehadiran Genting Oil adalah peluang besar untuk ekonomi daerah dan lapangan kerja,” ujar Bupati Manibuy dengan nada lugas.
Bupati juga mengimbau kepada para keluarga penerima manfaat agar mengelola dana tersebut secara bijaksana, dengan tidak memicu perpecahan.
Dana yang diterima, Bupati berharap, digunakan digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan usaha produktif.
“Tidak boleh ada konflik antar marga. Semua persoalan harus diselesaikan melalui musyawarah, bukan dengan aksi sepihak,” tambahnya.
Sebagai informasi, adapun rincian kompensasi yang diserahkan meliputi Marga Fossa sebesar Rp 6.744.447.000, Marga Sodefa Rp 2.333.143.500, Marga Masipa Rp 1.931.947.900, dan Marga Mayera dengan luasan 15,22 hektar. Total nilai kompensasi mencapai Rp 11.009.538.400 yang mencakup ganti rugi tanah, tanam tumbuh, serta kerugian lainnya.
Sementara untuk Marga Simuna dan Marga Wayuri, Bupati memastikan bahwa pemerintah bersama SKK Migas tengah mengawal proses tersebut agar tetap berjalan adil hingga tuntas.
Penyerahan kompensasi ini diharapkan menjadi standar baru bagi pengelolaan investasi di Papua Barat, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan penghormatan martabat masyarakat adat. (len)
