Menu ✖

Mode Gelap

Pemerintahan · 5 Agu 2023 08:20 WIB ·

Persiapan Pengadaan ASN, Bupati Kasihiw : Ada Pertemuan Khsusus Dengan Menpan-RB


 Bupati Teluk Bintuni, Dr. Ir. Petrus Kasihiw, MT Perbesar

Bupati Teluk Bintuni, Dr. Ir. Petrus Kasihiw, MT

JAKARTA, Mangrove.id | Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw, saat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023. yang di buka langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) di salah satu hotel Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Bupati Petrus Kasihiw menjelaskan mengenai mekanisme perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang telah berjalan.
Petrus Kasihiw menegaskan dalam ketentuan dan ketegasan dari Mempan-RB, yakni melihat proporsi sesuai dengan kebutuhan daerah, Teluk Bintuni di utamakan untuk formasi guru dan nakes. Selebihnya formasi umum.

Dikatakan Bupati, penerimaan umum baik itu formasi 2021 yang sudah ada di Bintuni sebanyak 302 dan 546, Itu bisa diselesaikan dalam tahun ini, dikarenakan berkaitan dengan anggaran maka Pemda akan berupaya, sehingga pada anggaran perubahan sudah disiapkan, Ujar Kasihiw.

Kendati demikian Bupati Kasihiw mengatakan bahwa Rakor ini sangat penting, dikarenakan sangat bersinkronisasi dengan anggaran serta perekrutmen pegawai. Selebihnya ada revisi terhadap undang -undang ASN yang dimana para kepala daerah maupun peserta dari badan kepegawaian diseluruh Indonesia memberikan masukan terhadap revisi undang-undang ASN, Pungkas Kasihiw.

Ia berharap dengan adanya revisi UU ASN tersebut maka tidak bisa di intervensi oleh undang-undang lain. Jangan ada lagi UU yang saling tumpang tindih tentang ASN khususnya untuk daerah Papua. Sehingga Bupati Kasihiw berharap berikutnya ada pertemuan khusus dengan Mempan-RB.

Menurut Presiden Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) kebutuhan ASN di tanah Papua untuk 6 pemerintahan provinsi, bahkan pemerintahan Kabupaten dan kota perlu dibahas secara khusus.

Di Papua sendiri ada pemekaran provinsi, hal ini akan berimplikasi kepada perekrutmen pegawai. Jikalau tidak dilakukan maka akan terjadi migrasi pegawai dari Kabupaten ke Provinsi, ini yang nantinya akan menjadi repot, sehingga perlu ada pertemuan khusus dengan Mempan-RB, Ujar Kasihiw. (rls)

Artikel ini telah dibaca 75 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

BKPP Ungkap Masalah Pengganjian P3K Paruh Waktu

23 September 2026 - 08:08 WIB

Tidak Dapat Tambahan DAU dari Pusat Untuk Gaji ASN Daerah, Ini Klarifikasi Bappelitbangda Bintuni

17 September 2026 - 16:02 WIB

Tunggak Belasan Tahun, BP Tangguh Siap Bayar Dana Kompensasi TKA ke Pemkab Teluk Bintuni

29 Agustus 2026 - 10:32 WIB

Tinjau Posko, Bupati Anisto Pastikan Pemerintah Responsif Cegah Karhutla

29 Agustus 2026 - 10:28 WIB

Rapat Bersama Pengurus Parpol, Rheinhard Tekankan Pendidikan Politik dan Transparansi LPJ

26 Agustus 2026 - 17:15 WIB

Perdana di Papua Barat, Bakesbangpol Cetus Program Pendampingan Anggota Paskibraka

18 Agustus 2026 - 14:54 WIB

Trending di Pemerintahan
error: Content is protected !!