Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 5 Agu 2023 08:20 WIB ·

Persiapan Pengadaan ASN, Bupati Kasihiw : Ada Pertemuan Khsusus Dengan Menpan-RB


 Bupati Teluk Bintuni, Dr. Ir. Petrus Kasihiw, MT Perbesar

Bupati Teluk Bintuni, Dr. Ir. Petrus Kasihiw, MT

JAKARTA, Mangrove.id | Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw, saat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023. yang di buka langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) di salah satu hotel Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Bupati Petrus Kasihiw menjelaskan mengenai mekanisme perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang telah berjalan.
Petrus Kasihiw menegaskan dalam ketentuan dan ketegasan dari Mempan-RB, yakni melihat proporsi sesuai dengan kebutuhan daerah, Teluk Bintuni di utamakan untuk formasi guru dan nakes. Selebihnya formasi umum.

Dikatakan Bupati, penerimaan umum baik itu formasi 2021 yang sudah ada di Bintuni sebanyak 302 dan 546, Itu bisa diselesaikan dalam tahun ini, dikarenakan berkaitan dengan anggaran maka Pemda akan berupaya, sehingga pada anggaran perubahan sudah disiapkan, Ujar Kasihiw.

Kendati demikian Bupati Kasihiw mengatakan bahwa Rakor ini sangat penting, dikarenakan sangat bersinkronisasi dengan anggaran serta perekrutmen pegawai. Selebihnya ada revisi terhadap undang -undang ASN yang dimana para kepala daerah maupun peserta dari badan kepegawaian diseluruh Indonesia memberikan masukan terhadap revisi undang-undang ASN, Pungkas Kasihiw.

Ia berharap dengan adanya revisi UU ASN tersebut maka tidak bisa di intervensi oleh undang-undang lain. Jangan ada lagi UU yang saling tumpang tindih tentang ASN khususnya untuk daerah Papua. Sehingga Bupati Kasihiw berharap berikutnya ada pertemuan khusus dengan Mempan-RB.

Menurut Presiden Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) kebutuhan ASN di tanah Papua untuk 6 pemerintahan provinsi, bahkan pemerintahan Kabupaten dan kota perlu dibahas secara khusus.

Di Papua sendiri ada pemekaran provinsi, hal ini akan berimplikasi kepada perekrutmen pegawai. Jikalau tidak dilakukan maka akan terjadi migrasi pegawai dari Kabupaten ke Provinsi, ini yang nantinya akan menjadi repot, sehingga perlu ada pertemuan khusus dengan Mempan-RB, Ujar Kasihiw. (rls)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 74 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemkab Teluk Bintuni Berhasil Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem

13 Mei 2026 - 14:36 WIB

Kepala BPS Papua Barat apresiasi Pemkab Bintuni berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem.

Di Forum Miyajgema, Rheinhard Maniagasi Paparkan Isu Strategis 2026

10 Mei 2026 - 20:49 WIB

Gubernur Papua Barat Kejar Wewenang Perizinan Tambang Rakyat

9 Mei 2026 - 15:02 WIB

Gubernur Tegaskan Hasil Musrenbang 2027 Wajib Jadi Pedoman Seluruh Perangkat Daerah

8 Mei 2026 - 23:34 WIB

Kawal Program Strategis Pusat, Pangdam Soroti Pentingnya Sinergitas

8 Mei 2026 - 09:37 WIB

Angka Kemiskinan Papua Barat Terus Menurun, Pemprov Target 17,58 Persen di 2027

7 Mei 2026 - 09:29 WIB

Trending di Pemerintahan
error: Content is protected !!