Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 8 Mei 2026 23:34 WIB ·

Gubernur Tegaskan Hasil Musrenbang 2027 Wajib Jadi Pedoman Seluruh Perangkat Daerah


 Gubernur Tegaskan Hasil Musrenbang 2027 Wajib Jadi Pedoman Seluruh Perangkat Daerah Perbesar

MANOKWARI, mangrove.id| Gubernur Papua Barat secara resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2027 di Manokwari, Jumat (8/5/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa seluruh hasil kesepakatan yang telah dirumuskan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen yang wajib menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun anggaran ke depan.

Gubernur mengingatkan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Ia menekankan agar program yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama dalam kerangka Otonomi Khusus.

“Saya menegaskan bahwa hasil kesepakatan Musrenbang ini harus menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2027,” ujar Gubernur.

Sinergi dan konsistensi, lanjutnya, adalah kunci agar target pembangunan tidak meleset dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Dalam pelaksanaan desk Musrenbang yang terbagi ke dalam klaster Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, telah disepakati sebanyak 446 sub-kegiatan. Komitmen pembangunan ini didukung dengan total alokasi anggaran sebesar Rp1.055.560.101.034,-.

Anggaran fantastis tersebut diarahkan untuk mendanai program-program prioritas yang meliputi: pelayanan kesehatan bergerak, peningkatan fasilitas kesehatan standar, dan penanganan penyakit menular (TBC & Malaria).

Penguatan sekolah sepanjang hari dan pola asrama yang kontekstual dengan karakteristik wilayah, serta hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao dan kelapa, serta pengembangan pariwisata Teluk Triton dan Kota Anggi.

Pemerintah Provinsi Papua Barat kini mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041. Untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran, Gubernur berharap penggunaan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) dapat dioptimalkan.

“Dengan semangat kolaborasi, saya yakin kita mampu menghadirkan pembangunan yang lebih adil dan bermartabat. Tantangan ke depan tidak ringan, namun dengan hasil Musrenbang ini sebagai kompas, kita optimis mewujudkan Papua yang sehat, cerdas, dan produktif,” pungkasnya. (len)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kawal Program Strategis Pusat, Pangdam Soroti Pentingnya Sinergitas

8 Mei 2026 - 09:37 WIB

Angka Kemiskinan Papua Barat Terus Menurun, Pemprov Target 17,58 Persen di 2027

7 Mei 2026 - 09:29 WIB

Kawal Visi Gubernur, Kepala Distrik Merdey Komitmen Jamin Keamanan Tenaga Pelayanan Publik

5 Mei 2026 - 20:42 WIB

Bupati Anisto Instruksikan OPD Kooperatif dan Responsif Terhadap BPK

5 Mei 2026 - 20:40 WIB

Bupati Lepas Jamaah Haji Bintuni: Perjalanan Spiritual Menuju Kedekatan dengan Tuhan

5 Mei 2026 - 20:38 WIB

Lantik Pejabat Baru, Gubernur Tekankan Capaian Tiga Program Prioritas Papua Barat

5 Mei 2026 - 20:36 WIB

Trending di Pemerintahan
error: Content is protected !!