MANOKWARI, mangrove.id| Pemerintah Provinsi Papua Barat mencatatkan tren positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di wilayah tersebut terus mengalami penurunan signifikan dan diproyeksikan akan terus ditekan melalui program strategis tahun 2027.
Hal ini disampaikan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, saat membuka Musrenbang Otsus dan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2027 yang diikuti perwakilan Bappenas RI, BP3OKP, para Bupati dan pemangku kepentingan se-Papua Barat, di Aston Niu Hotel, Manokwari, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur memaparkan bahwa persentase penduduk miskin di Papua Barat menunjukkan grafik menurun dalam dua tahun terakhir. Yakni 21,66 persen di tahun 2024 dan pada Maret 2025 turun menjadi 20,66 persen. Angka tersebut kembali turun menjadi 19,58 di September 2025.
“Meskipun angka ini masih tergolong tinggi secara nasional, tren penurunan ini membuktikan bahwa kebijakan kita berada di jalur yang tepat. Kami menargetkan tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga 17,58 persen pada tahun 2027 mendatang,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan bahwa percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial menjadi prioritas kedua dari tujuh prioritas daerah tahun 2027. Dimana kebijakan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) harus menjadi motor utama dalam meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
“Semangat Otonomi Khusus bukan sekadar kewenangan administratif, tetapi merupakan instrumen keadilan sosial yang harus diwujudkan secara nyata melalui pemberdayaan masyarakat adat dan hilirisasi ekonomi lokal,” tegasnya.
Untuk mencapai target penurunan kemiskinan tersebut, Pemprov Papua Barat mengusung tema pembangunan “Akselerasi dan Pemerataan Akses Pelayanan Dasar Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Hilirisasi Ekonomi Lokal”.
Merujuk tema tersebut, beberapa langkah strategis yang akan diambil Pemprov antara lain: memastikan masyarakat di pelosok mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang layak.
Mendorong pengolahan potensi daerah agar memberikan nilai tambah ekonomi langsung bagi masyarakat lokal sebagai bentuk hilirisasi ekonomi lokal.
Dan, membuka kesempatan kerja baru untuk mengatasi angka pengangguran yang masih berada di level 4,55 persen.
Selain kemiskinan, Gubernur juga menyoroti kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 68,48 pada 2025 dan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif sebesar 6,46 persen.
Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari akademisi hingga dunia usaha untuk berkolaborasi memastikan perencanaan pembangunan tahun 2027 berbasis data dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Kolaborasi adalah kunci. Kita ingin membangun Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri melalui integrasi perencanaan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (len)
