TELUK BINTUNI, mangrove.id| Bupati Teluk Bintuni, Yohanis (Anisto) Manibuy, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif, terbuka, dan responsif dalam mendukung kelancaran tugas tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat.
Hal tersebut ditegaskan Bupati saat membuka kegiatan entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Dinas Perhubungan Teluk Bintuni, Senin (4/5/2026).
Guna memastikan proses audit berjalan efisien, Bupati Yohanis Manibuy menekankan bahwa kehadiran fisik pimpinan OPD di tempat tugas sangatlah krusial.
“Saya instruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, pejabat penatausahaan keuangan, dan bendahara untuk tetap berada di tempat selama proses pemeriksaan berlangsung. Seluruh permintaan data dan dokumen dari tim pemeriksa harus dipenuhi tepat waktu dengan informasi yang akurat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa komunikasi intensif dengan tim pemeriksa harus dikedepankan untuk menghindari kesalahpahaman serta mempercepat penyelesaian setiap tahapan pemeriksaan.
Bupati juga meminta Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni menjalankan peran aktif sebagai koordinator dan pendamping bagi seluruh OPD. Fokus utama pendampingan ini adalah memastikan kesiapan dokumen serta menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.
“Kita tidak ingin ada temuan yang berulang, terutama terkait penataan aset, pelaksanaan belanja, dan kepatuhan terhadap regulasi,” tegasnya lagi.
Pemeriksaan terinci ini merupakan kelanjutan dari audit pendahuluan yang dilakukan pada awal tahun serta penyerahan LKPD unaudited pada April lalu. Bupati memandang BPK sebagai mitra strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, sejalan dengan semangat pembangunan Teluk Bintuni “SERASI”.
Bupati berharap melalui sikap terbuka dan akuntabel dari setiap perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dapat kembali meraih atau mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Harapan kami, pemeriksaan ini berjalan lancar. Namun yang terpenting, setiap proses pengelolaan keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah,” pungkas Bupati. (len)
