MANOKWARI, mangrove.id| Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat, Rheinhard C. Maniagasi, S.STP, M.Si, hadir sebagai pemateri utama dalam acara Miyajgema Tokoh Lintas Sektoral Papua Barat.
Acara yang mempertemukan berbagai elemen strategis daerah ini berlangsung di Aula Kodam XVIII/Kasuari, Jumat (8/5/2026).
Di forum itu hadir Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru selaku inisiator acara serta Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si.
Dalam paparannya, Rheinhard Maniagasi menguraikan secara mendalam mengenai roadmap pembangunan Papua Barat, dengan fokus utama pada visi 2025-2029: mewujudkan Papua Barat yang Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri.
Di hadapan tokoh lintas sektoral, Rheinhard tidak menampik adanya tantangan besar yang masih membayangi Bumi Kasuari. Ia menyoroti angka kemiskinan yang masih berada di atas 19 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih terkategori sedang (68,48 tahun 2025), serta ketimpangan pembangunan yang masih sangat terasa di wilayah terpencil.
“Pemerintah Provinsi telah memetakan isu-isu strategis, khususnya untuk tahun anggaran 2026, guna menjawab tantangan-tantangan nyata ini secara konkret,” tegas Rheinhard.
Rheinhard merinci sedikitnya tujuh isu krusial yang menjadi atensi Pemerintah. Mulai dari rendahnya akses layanan dasar bagi Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan, belum optimalnya ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, hingga kerawanan pangan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya mitigasi bencana, efektivitas tata kelola pemerintahan, hingga stabilitas sosial-politik yang harus terus dijaga melalui penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban.
Sebagai solusi, Rheinhard memaparkan bahwa kebijakan pembangunan tahun 2026 akan diprioritaskan pada: peningkatan layanan dasar dengan fokus pada kualitas kesehatan, penurunan stunting dan pendidikan, serta penguatan ekonomi daerah yang produktif dan kemandirian pangan melalui sektor pertanian serta perikanan berkelanjutan.
“Tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital. Percepatan konektivitas antarwilayah untuk memeratakan pelayanan publik,” tambahnya.
Poin paling krusial yang ditekankan Rheinhard adalah optimalisasi dana Otonomi Khusus (Otsus). Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini bermuara pada satu tujuan besar, yakni Pemerintah ingin menyejahterakan Orang Asli Papua.
“Sasaran kita sangat jelas, yaitu terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) OAP yang unggul, berkarakter, dan sejahtera. Hal ini hanya bisa dicapai melalui pembangunan inklusif yang berbasis pada kearifan lokal serta ketersediaan data terpilah OAP yang akurat sebagai basis kebijakan,” jelasnya.
Menutup paparannya, sosok yang dikenal visioner ini berharap kolaborasi lintas sektoral melalui forum Miyajgema ini dapat menjadi momentum terwujudnya program Pemprov Papua Barat yang telah disusun sebagaimana visi-misi, tujuan serta target/sasaran. (len)
