Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 1 Mar 2024 22:02 WIB ·

Penyusunan KLHS RPJPD, Perangkat Daerah Diminta Kesampingkan Ego Sektoral


 Foto bersama usai kegiatan konsultasi publik pertama dalam rangaka penyusunan KLHS RPJPD Teluk Bintuni periode 2025-2045. Jumat Perbesar

Foto bersama usai kegiatan konsultasi publik pertama dalam rangaka penyusunan KLHS RPJPD Teluk Bintuni periode 2025-2045. Jumat

BINTUNI, Mangrove.id| Ketua Tim Ahli Pendamping Penyusunan KLHS RPJPD Teluk Bintuni Periode 2025-2045, Dr. Ir. Jonni Marwa, S.Hut, M.Si, IPU berharap, dalam proses penyusunan dokumen KLHS RPJPD kabupaten Teluk Bintuni periode 2025-2045 dapat didukung semua pihak.

Ketua Tim Ahli Pendamping Penyusunan KLHS RPJPD Teluk Bintuni Periode 2025-2045, Dr. Ir. Jonni Marwa, S.Hut, M.Si, IPU

Karena menurutnya, keberhasilan penyusunan dokumen KLHS RPJPD ini sangat ditentukan oleh sinergitas semua stakeholder, secara khusus seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Teluk Bintuni.

Dirinya sangat tidak mengharapkan adanya ego sektoral didalam proses penyusunan dokumen KLHS RPJPD ini, sehingga proses yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik.

“Didalam mekanisme sistem perencanaan di negara kita ini, sebenarnya persoalan ego sektoral itu sudah berulangkali disampaikan, agar dihilangkan. Sehingga kita semua bisa berkolaborasi, untuk melakukan upaya pembangunan,” kata Marwa kepada wartawan yang dikonfirmasi di gedung Sasana Karya Pemda Teluk Bintuni, SP 3 Manimeri, Jumat (1/3/2024).

Ia menilai, apabila ego sektoral tidak bisa dihilangkan dalam sebuah sistem kerja, maka dipastikan pembangunan yang dilakukan tidak berdampak nyata.

“Meskipun sudah dilakukan oleh sektor A, oleh sektor B, tetapi karena dilakukan terpisah-pisah, secara parsial di sektornya masing-masing, jadi kelihatannya tidak berdampak signifikan,” sebutnya.

Sebaliknya, jika sebuah program pembangunan dikerjakan bersama-sama, ia mengklaim, akan memperoleh hasil yang maksimal dan akan terlihat nyata di lapangan.

“Jadi (ego sektoral) ini  harus dihilangkan dalam proses-proses perencanaan, maupun aktivitas kerja dari masing-masing perangkat daerah,” tegasnya.

Secara khusus dalam proses penyusunan KLHS RPJPD ini, ia menyebut kontribusi setiap OPD menjadi sangat penting. Sebab, data-data tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), tim penyusun memperolehnya dari setiap OPD.

“Jadi intinya, kalau tidak didukung maka pastinya akan berdampak pada capaian. Apalagi capaian ini kan menunjukkan kinerja dari perangkat daerah,” pungkasnya. (Wanma)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Gegara Honor, Kepala Distrik Kaitaro Diadukan ke Polisi

15 April 2024 - 12:27 WIB

LMA Tujuh Suku Setujui Draf SK Bupati Tentang Dapeng DPRK Jalur Otsus

22 Maret 2024 - 08:27 WIB

Jabatan Adalah Perintah, Bupati: Kerja Baik, Pasti Ada Penilaian

21 Maret 2024 - 07:25 WIB

Bupati Kasihiw: Medsos Bukan Tempat Mengeluh bagi ASN

20 Maret 2024 - 17:55 WIB

Alfons Manibui Lolos ke Senayan, Bupati Kasihiw Merasa Bangga

20 Maret 2024 - 17:43 WIB

Soroti Kinerja Dinas Pendidikan, Bupati Kasihiw: Kegiatan Fisik Kita Pangkas

20 Maret 2024 - 14:58 WIB

Trending di Pemerintahan
error: Content is protected !!