Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 8 Apr 2022 15:05 WIB ·

Masalah Dengan Bupati Kasihiw Selesai, Kantor LMA Kembali Beroperasi


 Ketua LMA Tujuh Suku, Marten Wersin Perbesar

Ketua LMA Tujuh Suku, Marten Wersin

Mangrove.id| Kantor Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Tujuh Suku Kabupaten Teluk Bintuni yang terletak disekitaran kompleks Nusantara distrik Bintuni Timur, sudah kembali beroperasi seperti sediakala pasca dipalang beberapa hari lalu.

Ketua LMA Teluk Bintuni, Marten Wersin yang dikonfirmasi Wartawan, Jumat (8/4/2022), menjelaskan bahwa permasalahan yang sebabkan kantor LMA dipalang, sudah diselesaikan.

Wersin mengungkapkan, kejadian dugaan pencemaran nama baik Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT pada pekan lalu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan LMA Tujuh Suku.

“Aula LMA ini diminta untuk menjadi tempat pertemuan reses MRP untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kami berikan izin pakai aula untuk adakan pertemuan tersebut,” ucap Wersin.

Namun sambung Wersin, dalam pertemuan itu ada orang yang tidak diundang, yang kemudian membuat narasi dengan menyudutkan Bupati Kasihiw.

“Saat kami ketemu Bupati, sudah kami klarifikasi bahwa kami tidak ada masalah dengan Bupati. Sehingga, kami sama-sama membuat laporan polisi untuk mengadukan oknum PN yang disaksikan oleh masyarakat Suku Kuri sendiri,” paparnya.

Wersin berharap, kejadian pemalangan kantor LMA tidak lagi terjadi. Untuk itu, mengimbau kepada seluruh masyarakat adat agar dapat memanfaatkan LMA sesuai dengan semestinya, khususnya melakukan musyawarah untuk merespons setiap masalah.

“Harapan kami, karena lembaga ini untuk musyawarah. Jadi, kalau ada sesuatu mari kita musyawarah demi kepentingan bersama. Tidak boleh kita lakukan hal-hal yang membuat kita rugi sendiri,” ujar Wersin. (Susi)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 187 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dirjen Keuda Kemendagri Tekankan Sinergi dan Akuntabilitas dalam Musrenbang Otsus Teluk Bintuni

23 April 2026 - 23:29 WIB

Kepala BKN RI: Kepala Daerah Bisa Ganti Kepala OPD dalam 6 Bulan, Tak Perlu Tunggu 2 Tahun

21 April 2026 - 13:29 WIB

Solusi Papua Barat Menuju Kemandirian Ditengah Ketergantungan Fiskal

21 April 2026 - 06:24 WIB

Pansus LKPJ DPRP Papua Barat Mulai Bedah Dokumen Pemerintah

20 April 2026 - 20:07 WIB

Pelantikan Jabatan oleh Bupati Teluk Bintuni Tidak Bertentangan dengan Otonomi Khusus

18 April 2026 - 22:44 WIB

YLBH Sisar Matiti Dukung Bupati Anisto Soal Revisi Perdasus DBH Migas

17 April 2026 - 16:57 WIB

Trending di Pemerintahan
error: Content is protected !!