Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 18 Jul 2026 19:29 WIB ·

Wujudkan Visi Kepala Daerah, BP4D Teluk Wondama Gandeng Yayasan Bupaso


 BP4D Kabupaten Teluk Wondama resmi menjalin kerjasama dengan Yayasan Bupaso. Diharapkan dampak kerjasama ini akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan OAP di Teluk Wondama. Keterangan foto, dari kiri: Sekretaris Yayasan Bupaso, Hero Dirgantara, SE, MP, Kepala BP4D, Tedy Y.K. Lekitoo, Direktur Yayasan Bupaso, Eferth Willem Wanma, Pembina Yayasan Bupaso, Dr. Victor Rumere, SE, M.Sc  Perbesar

BP4D Kabupaten Teluk Wondama resmi menjalin kerjasama dengan Yayasan Bupaso. Diharapkan dampak kerjasama ini akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan OAP di Teluk Wondama. Keterangan foto, dari kiri: Sekretaris Yayasan Bupaso, Hero Dirgantara, SE, MP, Kepala BP4D, Tedy Y.K. Lekitoo, Direktur Yayasan Bupaso, Eferth Willem Wanma, Pembina Yayasan Bupaso, Dr. Victor Rumere, SE, M.Sc

MANOKWARI, mangrove.id| Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Teluk Wondama resmi menjalin kemitraan strategis dengan Yayasan Building Papua Society (Bupaso).

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk melaksanakan penelitian dan kajian komprehensif mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya keluarga Orang Asli Papua (OAP) di wilayah tersebut.

Langkah taktis ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Plt. Kepala BP4D Kabupaten Teluk Wondama, Tedy Y.K. Lekitoo, S.Pt, MP, menegaskan bahwa kajian ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan arah kebijakan kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Kerja sama ini berhubungan erat dengan visi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk lima tahun ke depan, yaitu terwujudnya Kabupaten Teluk Wondama sebagai Tanah Peradaban yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat,” ujar Tedy yang diwawancarai seusai penandatanganan PKS di Manokwari, Sabtu (18/7/2026).

Tedy menjelaskan, poin krusial dari riset ini tertuju pada misi daerah yang beririsan langsung dengan implementasi Otonomi Khusus (Otsus). Mengingat dana dan program Otsus pada hakikatnya diprioritaskan untuk masyarakat asli, maka BP4D memerlukan formula perencanaan yang berbasis data riil di lapangan.

Selama ini, lanjut Tedy, pemerintah daerah telah menyalurkan berbagai program bantuan kemasyarakatan. Namun, intervensi tersebut dirasa belum optimal dalam menstimulus kemandirian ekonomi masyarakat OAP secara berkelanjutan.

Melalui kajian yang berlangsung selama tiga bulan ini, Yayasan Bupaso yang dikenal konsen terhadap kesejahteraan OAP akan membedah aspek sosial budaya untuk menemukan formula pendekatan yang paling tepat.

“Kami ingin mencari pendekatan yang pas dari sisi sosial dan ekonomi. Jadi ke depan, pembangunan tidak hanya sekadar menyentuh atau memberikan bantuan, tetapi benar-benar memberikan dampak pemberdayaan agar masyarakat bisa memiliki pendapatan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Tedy memberikan gambaran konkret mengenai arah rekomendasi yang diharapkan, seperti pada sektor perikanan. Pemerintah tidak boleh lagi hanya berhenti pada penyerahan bantuan fisik berupa perahu, melainkan harus masuk pada skema pendampingan terintegrasi hingga memastikan alur pemasaran hasil tangkapan nelayan berjalan optimal.

Rekomendasi ilmiah yang dihasilkan dari riset dengan lokus keluarga OAP ini, nantinya tidak hanya menjadi konsumsi BP4D semata, melainkan akan diramu menjadi konsep perencanaan yang wajib diimplementasikan oleh seluruh OPD di lingkungan Pemkab Teluk Wondama.

“Hasil penelitian ini akan berupa rekomendasi kepada pemerintah daerah melalui kami di BP4D. Ini akan menjadi acuan bersama bagaimana kita merancang pembangunan yang tidak hanya sekadar menyentuh, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama keluarga Orang Asli Papua,” pungkas Tedy.

Sementara, Direktur Yayasan Bupaso, Eferth Willem Wanma menjelaskan, riset yang dilakukan pihaknya akan fokus pada pemetaan kesejahteraan rumah tangga OAP secara mendetail dan terukur.

Dimana, pemetaan ini mencakup indikator tingkat pendapatan, kualitas pendidikan, kesehatan, dan kelayakan hunian sebagai parameter evaluasi program pengentasan kemiskinan.

Ia menerangkan, riset yang dilakukan juga untuk mengidentifikasi hambatan dan disparitas ekonomi guna menggali dan menganalisis secara mendalam akar masalah baik hambatan struktural, kultural, maupun infrastruktur yang menghambat produktivitas ekonomi rumah tangga OAP, keterbatasan akses terhadap permodalan, serta kendala dalam fasilitasi usaha dan pemasaran produk.

“Penting untuk menginventarisasi potensi komoditas lokal unggulan dengan memetakan potensi sumber daya alam dan komoditas lokal bernilai ekonomis tinggi yang dikelola oleh OAP utamanya pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM,” paparnya.

“Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi kerjasama ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada bapak Bupati, yang dalam hal ini Kepala BP4D yang telah memberikan kepercayaan kepada lembaga kami melakukan Riset Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua di Kabupaten Teluk Wondama,” pungkasnya. (len)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 83 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Selter Jabatan PTP Segera Dibuka. Pj Sekda: Kami Tunggu Pertek dari BKN

14 Juli 2026 - 14:53 WIB

Bakesbangpol Papua Barat Wanti-wanti Calon Paskibraka: Jaga Kesehatan, Jangan Ikut Konvoi Piala Dunia!

1 Juli 2026 - 14:29 WIB

Bupati Anisto Beberkan Target Pembangunan di Wilayah Moskona

27 Juni 2026 - 12:51 WIB

Bupati Anisto Jamin Kebutuhan Dasar Para Mantan Simpatisan KKB

26 Juni 2026 - 20:56 WIB

Badan Kesbangpol Papua Barat Tegaskan Legalitas Jadi Syarat Mutlak Ormas

22 Juni 2026 - 21:51 WIB

Pimpinan DPRP Papua Barat Kunjungi Empat Kontingen Pesparawi

19 Juni 2026 - 14:31 WIB

Trending di Pemerintahan
error: Content is protected !!