Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 10 Nov 2022 18:05 WIB ·

BPKAD Teluk Bintuni Gelar Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah


 BPKAD Teluk Bintuni Gelar Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Perbesar

Mangrove.id| Badan pemeriksaan keuangan aset daerah(BPKAD) teluk Bintuni gelar sosialisasi pengelolaan keuangan daerah kepada sekretaris dan bendahara OPD hingga distrik lingkup pemerintahan Kabupaten teluk Bintuni, Kamis(10) 11/2022).

Kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan berlangsung di hotel stenkol KM 4 teluk Bintuni,Kepala BPKAD Laras Nuryani saat di jumpai awak media mengatakan kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan menghadirkan narasumber dari BPKP provinsi Papua Barat.

Dalam rangka mewujudkan prinsip good govemance pada lingkup pemerintahan teluk bintuni,maka diterbitkan peraturan daerah kabupaten teluk bintuni no 1 tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah,ujar Laras Nuryani.
Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan penanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah

Demi mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, diperlukan komitmen dan kerja keras dan kesungguhan bersama di berbagai jenjang pemerintahan maupun perangjat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsifungsi yang diemban, ujar Laras.

Kepala BPKAD Laras Nuryani mengatakan, Pemda teluk bintuni telah berupaya dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga mendapatkan hasil pemeriksaan dari BPK RI dengan opini wajar tanpa pengecualianpengecualian(WTP) sebanyak 9 tahun berturut-turut.

“Harapannya agar rekan-rekan peserta sosialisasi dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan baik dan dapat meningkatkan pemahaman teknis dan administrasi sesuai dengan materi yang disampaikan oleh narasumber” (Susi)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 318 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dirjen Keuda Kemendagri Tekankan Sinergi dan Akuntabilitas dalam Musrenbang Otsus Teluk Bintuni

23 April 2026 - 23:29 WIB

Kepala BKN RI: Kepala Daerah Bisa Ganti Kepala OPD dalam 6 Bulan, Tak Perlu Tunggu 2 Tahun

21 April 2026 - 13:29 WIB

Solusi Papua Barat Menuju Kemandirian Ditengah Ketergantungan Fiskal

21 April 2026 - 06:24 WIB

Pansus LKPJ DPRP Papua Barat Mulai Bedah Dokumen Pemerintah

20 April 2026 - 20:07 WIB

Pelantikan Jabatan oleh Bupati Teluk Bintuni Tidak Bertentangan dengan Otonomi Khusus

18 April 2026 - 22:44 WIB

YLBH Sisar Matiti Dukung Bupati Anisto Soal Revisi Perdasus DBH Migas

17 April 2026 - 16:57 WIB

Trending di Pemerintahan
error: Content is protected !!