TELUK WONDAMA, mangrove.id| Yayasan Building Papua Society (Bupaso) menggelar diseminasi Kajian Sosial Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Teluk Wondama yang dihadiri para kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Teluk Wondama, Jumat (16/10/2026).
Ketua Tim sekaligus Tenaga Ahli Yayasan Bupaso, Dr. Victor Rumere, SE, M.Sc, yang dikonfirmasi wartawan usai kegiatan, mengaku menerima banyak masukan dari para peserta. Ia mengatakan, dari banyaknya masukan yang diterima, satu hal yang menjadi isu strategis yakni, bagaimana menyinkronkan budaya masyarakat lokal dengan perkembangan dunia usaha saat ini.
“Kita tahu hari ini dinamika pasar menggiring Orang Asli Papua untuk juga harus bisa beradaptasi masuk ke dalam pasar yang sifatnya modern. Tetapi dari berbagai perspektif, terutama dalam konteks budaya, sebenarnya kita butuh tahapan atau fase untuk menuju ke sana,” kata Victor.
Ia menilai, ke depan kajian sosial ekonomi perlu dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti antropologi. Sebab, menurutnya, tidak bisa satu disiplin ilmu saja berbicara tentang dinamika sosial yang kompleks.
“Contoh, dalam beberapa wilayah tertentu ada relasi budaya yang mengharuskan komunitas-komunitas tertentu tidak bisa mengonsumsi komoditi tertentu. Dari perspektif ekonomi, itu bisa dilihat sebagai kendala. Ternyata dari perspektif budaya dan sosial, itu justru hal penting yang perlu diakomodasi,” ujarnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua itu menegaskan, kolaborasi lintas disiplin ilmu akan menghasilkan rekomendasi yang lebih efektif dan meminimalisasi potensi bias terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Sementara, Plt. Kepala BP4D Teluk Wondama, Tedy Y.K. Lekitoo, S.Pt, M.Si, mengapresiasi hasil kajian yang telah dipresentasekan Yayasan Bupaso. Menurutnya, hasil kajian tersebut memberikan masukan yang sangat komprehensif bagi pemerintah.
“Apa yang dipaparkan teman-teman Bupaso menurut kami sangat rinci mulai dari program, kegiatan hingga sub-kegiatan yang berhubungan dengan SIPPP, tetapi juga sinkron dengan RAPPP. Ini memudahkan kami dalam proses perencanaan yang tersinkronisasi,” kata Tedy.
Ia menjelaskan, kajian tersebut merupakan bentuk kerja sama Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan Yayasan Bupaso guna menghadirkan kebijakan yang stragetis, dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama periode 2025–2029, terutama misi kedua, yaitu peningkatan ekonomi lokal.
Tedy menyatakan, saat ini ada tiga misi, yakni Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif yang tengah didorong oleh pemerintah. Salah satu di antaranya masih membutuhkan formula yang tepat untuk pengembangan OAP.
“Hasil kajian ini tentunya menjadi penting bagi Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sehingga kebijakan yang dirancang, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Orang Asli Papua,” ujarnya.
Ia juga menyatakan beberapa pertemuan telah dilakukan untuk mendapatkan masukan dan input penyempurnaan kajian. Hasilnya, ia bersyukur kajian tersebut dapat disampaikan dan mendapat atensi luar biasa dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Teluk Wondama.
“Hasil kajian ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk program, kegiatan, dan sub-kegiatan, guna menyentuh serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, terutama rumah tangga OAP dalam perspektif ekonomi,” pungkas Tedy.
Perlu diketahui, agenda ini sebagai tindak lanjut yang menghubungkan hasil diagnosis dengan siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
Agenda tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap dengan BP4D Teluk Wondama sebagai koordinator lintas sektor dan OPD teknis sebagai penanggung jawab sesuai kewenangannya. (len)
