Oleh: Valentino Wanma
ADA kalimat sederhana yang barangkali terdengar lucu, tetapi menyimpan arti menohok. “Sepatu kanan pasang di kiri, sepatu kiri pasang di kanan.” Itulah perumpamaan yang dipakai Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, saat membuka kegiatan yang diprakarsai BPKAD Teluk Bintuni di gedung Tiranus, Selasa (29/9/2026).
Sebuah satire ala Joko Lingara, untuk menggambarkan kekacauan yang terjadi ketika ego di perangkat daerah tidak lagi sinkron dengan tujuan bersama. Sepatu yang tertukar memang masih bisa dipakai. Tapi langkahnya timpang dan cepat atau lambat, kaki akan tersandung.
Jika dipahami lebih dalam, Joko Lingara tidak sedang berbicara soal alas kaki. Ia sedang membahas sebuah penyakit organisasi yang jauh lebih berbahaya, yakni ego sektoral.
Ketika setiap dinas berjalan dengan modelnya sendiri, ketika kepala dinas, bendahara dan perencana saling menutup pintu, maka yang terjadi bukanlah pemerintahan, melainkan sekumpulan kapal yang berlayar tanpa kompas yang sama.
“Itu nanti baku tolak belakang. Karena tidak baku sinkron. Tidak boleh!” tegasnya dengan mimik wajah garang bak petarung.
Pilihan diksi Joko Lingara patut dicermati. Ia tidak memakai istilah teknis birokrasi seperti “disintegrasi” atau “ego sektoral”. Tapi ia memakai gambaran sepatu tertukar. Sesuatu yang simpel, murah dan membumi.
Justru karena itulah sindirannya begitu telak, sehingga membuat seisi ruangan menjadi hening. Sepatu kiri di kanan bukan sekadar salah posisi. Ia adalah simbol dari keengganan menempatkan diri pada peran yang seharusnya.
Seorang kepala dinas yang merasa paling benar, seorang bendahara yang curiga pada perencana, seorang perencana yang menganggap bendahara tidak paham. Semuanya adalah sepatu yang memaksa masuk ke kaki yang salah. Akibatnya bukan hanya tidak nyaman, tetapi juga melumpuhkan langkah organisasi.
Yang menarik, Joko tidak berhenti pada kritik. Ia menawarkan solusi yang sangat konkret. Duduk bersama, bicara terbuka dan selesaikan perbedaan di meja yang sama. “Kalau lapor saya, saya kasih ketemu! Kalau kau benar, panggil!” tantangnya. Ia bahkan menggambarkan dirinya layaknya wasit sepak bola, yang tak segan memberikan kartu kuning, bahkan kartu merah.
Ini bukan gaya kepemimpinan yang gemar bersembunyi di balik meja. Ini kepemimpinan yang ingin memastikan bahwa setiap persoalan diselesaikan di akarnya, bukan dilempar ke atas meja Bupati atau Wakil Bupati, yang kemudian menjadi bola liar.
Ada satu kata yang diulang Joko dengan penekanan. Amanah. “Bupati kasih kepercayaan untuk bapak ibu semua duduk (jabatan). Kau duduk di sini, kau bertugas di sini, itu amanah,” ucapnya.
Kalimat ini menyentuh inti persoalan birokrasi bahwa jabatan bukan sekadar kursi, melainkan titipan tanggung jawab dari masyarakat. Namun, ketika amanah itu tidak dijalankan, ketika pejabat sibuk saling menyalahkan dan berlindung di balik kata ‘timses’, maka yang hancur bukan hanya kinerja, tetapi juga kepercayaan publik.
Joko juga menyindir budaya “baku jual”. Suatu tradisi saling lempar kesalahan ketika masalah muncul. “Nanti ada masalah, pasti ujung-ujungnya lari ke Bupati atau Wakil Bupati kan? Baku jual lagi,” imbuhnya.
Fenomena ini bukan hal baru. Ketika proyek macet, ketika program tidak jalan, ketika masyarakat mengeluh, yang dicari bukan solusi, melainkan seekor kambing berwarna hitam.
Salah satu bagian paling reflektif dari pria berdarah Sebyar ini adalah perumpamaannya tentang kaca spion. “Motor itu kalau tidak pakai kaca spion itu setengah mati. Kalau ada kaca spion kan kita cuma lirik saja, oh ada orang di belakang. Kalau tidak ada kaca spion, nanti kita sedikit-sedikit balik, sedikit-sedikit balik, pas lihat kedepan su tabrak mobil,” katanya.
Metafora ini bukan sekadar nasihat berkendara. Tapi, ia sedang mengajak kita untuk mawas diri. Dalam birokrasi, melihat kaca spion bisa diartikan sebagai kemampuan melihat ke belakang, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, mendengar kritik dan menyadari bahwa di belakang ada rekan kerja, atasan dan masyarakat yang terdampak oleh setiap keputusan.
Tanpa kaca spion, mungkin saja seorang pemimpin akan terus melaju dengan ego sendiri, sampai akhirnya menabrak sesuatu yang tidak terlihat, kehancuran tim kerja.
Tak hanya itu, Joko Lingara juga menguak soal budaya fitnah dan cerita-cerita tanpa dasar. “Tuhan itu melarang kita memfitnah orang,” ucapnya. Ia juga menyentil budaya bisik-bisik yang merusak kepercayaan.
Baginya, jika ada masalah, selesaikan dengan duduk bersama, bukan dengan menyebar cerita di belakang, bahkan fitnah. Ini adalah panggilan untuk membangun budaya organisasi yang transparan dan berani bertatap muka.
Di balik semua sindiran dan metaforanya, Joko Lingara sebenarnya sedang menggambar sebuah tujuan besar, pemerintahan yang solid.
Pemerintahan yang solid bukanlah pemerintahan yang tidak pernah punya masalah. Pemerintahan yang solid adalah pemerintahan yang setiap perangkatnya tahu peran, berani bertanggung jawab dan mau duduk bersama ketika perbedaan muncul.
Solid juga bukan berarti harus seragam, tetapi sinkron. Seperti sepasang sepatu yang dipakai dengan benar. Yang kiri harus pasang di kaki kiri, begitupun dengan sepatu yang kanan, pasang di kaki kanan. Biar langkahnya mantap, tidak timpang dan bisa berjalan jauh.
Pesan Joko kepada para ASN baik pejabat dan staf yang saat itu hadir, adalah sebuah pesan yang sifatnya universal. Jangan jadi pemimpin yang sibuk menjaga ego, tetapi lupa menjaga amanah.
Dan yang terpenting, jangan tunggu masalah membesar baru mencari pimpinan. Selesaikan di tempat, selesaikan dengan kepala dingin, selesaikan dengan keberanian untuk mengakui kesalahan dan kemauan untuk memperbaiki diri.
Karena pada akhirnya, masyarakat Sisar Matiti tidak butuh pejabat yang pandai berbicara, tetapi pejabat yang mau selalu melihat kaca spion, pejabat yang tidak butuh sepatu mahal namun memahami cara pakai yang benar. (*)
