MANOKWARI, mangrove.id| Fraksi NasDem Bersatu Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) menyampaikan pemandangan umum, sebagai tanggapan atas penjelasan nota keuangan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan beberapa waktu lalu.
Pemandangan umum itu disampaikan juru bicara Fraksi NasDem Bersatu DPRP Papua Barat, H. Asri dalam rapat paripurna DPRP PB yang dipimpin Wakil Ketua I DPRP, Petrus Makbon didampingi Ketua DPRP, Orgenes Wonggor dan Wakil Ketua II DPRP, Syamsudin Seknun dihadiri Sekda Papua Barat Ali Baham Temongmere di Ballroom Aston Niu Manokwari, Senin (15/12).
Dalam penyampaiannya, H. Asri menegaskan sikap Fraksi NasDem Bersatu merupakan bentuk tanggung jawab politik dan moral kepada masyarakat Papua Barat.
Mengenai implementasi APBD TA 2026, Dia mengingatkan, Pemprov Papua Barat untuk konsisten dengan RPJMD Papua Barat tahun 2025–2029.
Khususnya, keberpihakan pada Orang Asli Papua (OAP), penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas layanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah 3T.
“Ketergantungan kepada Dana Transfer Pusat yang lebih dari 80%, memberi arti bahwa PAD masih bergantung pada transfer pusat, karena itu Fraksi NasDem Bersatu mendorong langkah konkret untuk memperkuat PAD melalui pengembangan komoditas unggulan lokal dan pemberdayaan ekonomi produktif berbasis masyarakat,” tegasnya.
“Komposisi Belanja Daerah Fraksi NasDem Bersatu memahami keterbatasan ruang fiskal dan sulitnya menekan belanja pegawai atau meningkatkan belanja modal secara signifikan. Oleh karena itu, Fraksi menekankan pentingnya optimalisasi belanja modal agar diarahkan pada program prioritas dengan dampak terukur bagi rakyat,” jelas anggota komisi IV DPRP Papua Barat itu.
H. Asri menyatakan, pihaknya juga mendukung efisiensi belanja barang dan jasa, perjalanan dinas serta kegiatan seremonial agar dapat dialihkan pada kegiatan produktif yang lebih menyentuh masyarakat secara langsung.
Dia juga, menekankan perlunya pemerintah daerah menggali skema pembiayaan alternatif seperti KPBU, pemanfaatan DAK, dan optimalisasi kinerja BUMD untuk memperluas ruang pembangunan tanpa membebani APBD.
“Fraksi NasDem Bersatu meminta agar indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal,” imbuhnya.
Dia kembali mengingatkan, agar Gubernur Papua Barat memprioritaskan Mandatory Spending sebagai tindak lanjut dari perintah Undang-undang, pada penganggaran di masing masing OPD.
“Dengan memperhatikan penganggaran 20% untuk urusan Pendidikan dari total Pendapatan Daerah, 10% Untuk urusan Kesehatan dan 15% untuk urusan Infrastruktur,” pungkasnya. (tim/len)
