Mangrove.id| Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat menggelar sosialisasi pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera melalui pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga di Kabupaten Teluk Bintuni, Kamis(29/9/2022).
Kegiatan yang menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB kabupaten Teluk Bintuni ini dibuka Plt Sekda Teluk Bintuni, Frans N. Awak yang berlangsung di salah satu tempat di Bintuni.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas DP3AKB Teluk Bintuni, Jacomina Jane M. Fimbay, Plt Kepala Dinas Dukcapil Teluk Bintuni, Badarudin, Dinas AdmindukcapilP2KB Provinsi Papua barat Fredrik Isir, SE. MM, Dinas AdminDukCapilP2KB Provinsi Papua Barat, Siti Fatimah, SKM, M.SI, Ketua Ormas Wanita, Organisasi Keagamaan dan Instansi Vertikal.
Dalam sambutannya, Plt Sekda menyatakan, keluarga yang ideal, bahagia sejahtera merupakan impian semua lapisan masyarakat, sehingga sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang ideal dengan berbagai macam program yang dilaksanakan, salah satunya melalui keluarga berencana.
Program KB kata Plt Sekda, merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat baik di bidang ekonomi, spritual dan sosial budaya, serta melalui program keluarga berencana (KB) setiap keluarga dapat merencanakan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas.
“Untuk mewujudkan cita-cita perjalanan besar ternyata masih banyak tantangan dan masalah yang di hadapi seperti masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, status gizi buruk, anemia dan kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil yang berisiko mengancam keselamatan ibu dan bayi serta berisiko melahirkan bayi stunting,” jelas Sekda.
Plt Sekda menambahkan, menurut data BPS tahun 2017 bahwa angka kematian bayi (AKB) di Teluk Bintuni mencapai 39 sepanjang tahun 2017, dan angka kematian ibu (AKI) Teluk Bintuni menyentuh 712 pada sepuluh tahun lalu dan terus mengalami penurunan.
Sementara anemia sebut Plt Sekda, juga masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan di Teluk Bintuni, sebab sesuai data RSUD Teluk Bintuni tahun 2018, ditemukan anemia merupakan salah satu penyakit tidak menular yang masuk dalam lima besar penyakit rawat inap.
“Sesuai dengan hasil survey tahun 2019 tingkat prevalensi anemia masih cukup rendah di angka 33 persen khususnya di distrik manimeri,Tim pengentasan anemia (TIM PA) teluk bintuni melaksanakan program gerakan melawan anemia di bintuni dan Manimeri tahun 2020-2025(Gematuri 2020-2025) berjalan sejak tahun 2019 dan batu berakhir kurang lebih dua minggu lalu,” ungkapnya.
Selain anemia, Plt Sekda pun mengatakan, masalah stunting juga menjadi masalah global dimana seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Sesuai data badan kesehatan Dunia atau WHO, masalah stunting dianggap kronis bila prevalensi stunting masih lebih dari 20 persn secara Nasional, dimana berada di angka 24,4 persen, sementara di Papua Barat berada pada angka 26,2 persen, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni sendiri, stunting masih berada pada angka 27,5 persen.
“Stunting dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan turun secara signifikan menjadi 14% di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut pada bulan Juli, kami melaksanakan manejemen dan audit kasus stunting secara berkala. Kami memetakan penyebab tata kelola yang sedang diterapkan, tingkat efektivitas serta kendala yang terjadi sehingga menghasilkan solusi yang reponsif dan aplikatif dalam upaya penurunan stunting,” tutup Sekda. (Susi)
