Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 14 Mar 2024 21:35 WIB ·

Bupati Instruksikan Jajarannya Kooperatif dengan BPK


 Bupati Kasihiw menyaksikan penyerahan DPA kepada BPKAD oleh Ketua DPRD Teluk Bintuni, Simon Dowansiba, Kamis. Perbesar

Bupati Kasihiw menyaksikan penyerahan DPA kepada BPKAD oleh Ketua DPRD Teluk Bintuni, Simon Dowansiba, Kamis.

BINTUNI, Mangrove.id| Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat tengah melakukan audit atas laporan keuangan Pemda Teluk Bintuni tahun anggaran 2023.

Agar memudahkan proses audit yang dilakukan tim BPK, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw mengimbau jajarannya khususnya kepala OPD dan bendahara dinas untuk kooperatif.

“Laporan Pemda Teluk Bintuni tentang aset dan keuangan tahun anggaran 2023, sementara ini lagi diaudit BPK. Jadi, saya mohon semua OPD kooperatif,” imbau Bupati saat memberikan arahan pada acara penyerahan DPA OPD di gedung Sasana Karya Pemda Teluk Bintuni, Kamis (14/3/2024).

Bupati menginstruksikan jajarannya, agar kooperatif tidak hanya pada momen pemeriksaan awal atau perdana saja, melainkan tahapan pemeriksaan berikutnya yang dijadwalkan BPK.

“Ini audit perdana, nanti ada audit terperinci. Saya minta pemimpin OPD dan bendahara tetap kooperatif,” pesan Bupati.

Orang nomor satu di Pemda Teluk Bintuni itu pun menginstruksikan Inspektorat untuk memperketat pengawasannya terhadap OPD. Bahkan, Bupati memerintahkan Inspektorat untuk tegas terhadap pejabat maupun bendahara yang tidak kooperatif.

“Rajin-rajin kawal, awasi. Kalau ada yang lari dari tanggung jawab, berhentikan saja,” pungkasnya.

Perlu diketahui, tahapan pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemda (LKPD) meliputi: (1) perencanaan pemeriksaan, (2) pelaksanaan pemeriksaan lapangan, (3) pelaporan hasil pemeriksaan. (wanma)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 45 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dirjen Keuda Kemendagri Tekankan Sinergi dan Akuntabilitas dalam Musrenbang Otsus Teluk Bintuni

23 April 2026 - 23:29 WIB

Kepala BKN RI: Kepala Daerah Bisa Ganti Kepala OPD dalam 6 Bulan, Tak Perlu Tunggu 2 Tahun

21 April 2026 - 13:29 WIB

Solusi Papua Barat Menuju Kemandirian Ditengah Ketergantungan Fiskal

21 April 2026 - 06:24 WIB

Pansus LKPJ DPRP Papua Barat Mulai Bedah Dokumen Pemerintah

20 April 2026 - 20:07 WIB

Pelantikan Jabatan oleh Bupati Teluk Bintuni Tidak Bertentangan dengan Otonomi Khusus

18 April 2026 - 22:44 WIB

YLBH Sisar Matiti Dukung Bupati Anisto Soal Revisi Perdasus DBH Migas

17 April 2026 - 16:57 WIB

Trending di Pemerintahan
error: Content is protected !!