MANOKWARI, mangrove.id| Aksi unjuk rasa yang berlangsung di hampir seluruh Indonesia beberapa hari terakhir ini berakhir anarkis bahkan terjadi pengrusakan, penjarahan hingga pembakaran fasilitas pemerintah.
Namun berbeda dengan tanah papua khususnya Provinsi Papua Barat, mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah yang berlangsung dua hari tanpa ada insiden atau tindakan anarkis dari para pendemo maupun aparat keamanan.
Hal ini menandakan bahwa ruang demokrasi dibuka bagi para pendemo untuk bebas menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah berkait komunikasi harmonis yang dibangun aparat keamanan.
Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Syamsudin Seknun, S.Sos.,S.H.,M.H mengapresiasi Kapolda Papua Barat, Kapolresta Manokwari, Pangdam XVIII/ Kasuari dan Kabinda bersama jajarannya yang dengan tangan dingin mereka mampu menghilangkan kekuatiran masyarakat.
“Kita lihat di medsos bahwa di daerah-daerah lain terjadi aksi demo yang sebenarnya diluar tujuan unjuk rasa itu sendiri namun di Provinsi Papua Barat, haruslah kita bersyukur bahwa dengan komunikasi yang baik maka OKP Cipayung, Organisasi kemahasiswaan dan gerakan organisasi masyarakat lainnya dapat menyampaikan aspirasi secara baik tanpa anarkis dan bakar gedung dan lain sebagainya,” kata Syamsudin Seknun kepada wartawan usai menerima aksi demo damai di Manokwari, Rabu (3/9).
Ketua Majelis Wilayah KAHMI Papua Barat itu menyebutkan, kerja keras aparat keamanan untuk menjaga kamtibmas yang kondusif memberikan rasa aman kepada orang di daerah ini.
Menurutnya aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan dipilah, tuntutan yang ditujukan kepada DPRP Papua Barat segera ditindaklanjuti termasuk tujuan ke pemerintah pusat.
“DPRP segera tindaklanjuti dalam waktu satu dua hari kedepan, setelah ini kami akan seger rapat untuk membahas apa yang harus ditindaklanjuti dan segera kelembagaan kami akan kawal ke pemerintah pusat,” pungkasnya.
Sebagai wakil rakyat, Seknun menegaskan bahwa pimpinan dan anggota DPR Provinsi Papua Barat tetap masih berada di Manokwari untuk menerima tuntutan dari masyarakat. (rls)
