MANOKWARI, mangrove.id| Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan komitmennya dalam mengawal proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun ini agar berjalan dengan transparan, ketat, dan akuntabel.
Hal ini berlaku baik untuk seleksi di tingkat pusat maupun di tingkat Provinsi Papua Barat.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP, Pankratius Balun, M.Sc., menjelaskan bahwa fungsi BPIP di daerah adalah sebagai pengawas untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“BPIP sebagai lembaga negara yang diberikan kepercayaan untuk memantau jalannya proses seleksi Paskibraka, baik untuk tingkat pusat maupun provinsi di Papua Barat. Perlu digarisbawahi bahwa proses seleksi di tingkat daerah sepenuhnya dilakukan oleh panitia daerah,” ujar Pankratius yang dikonfirmasi usai mengikuti sesi Pantukhir Paskibraka di Gedung RTP Borarsi, Manokwari, Minggu (31/5/2026).
Ia menambahkan, kehadiran tim BPIP di daerah sebatas melakukan monitoring sekaligus memberikan masukan terkait calon-calon yang memiliki potensi untuk dikirim ke tahapan seleksi selanjutnya di tingkat pusat.
BPIP menjelaskan bahwa penentuan satu pasang (putra dan putri) yang akan bertugas pada upacara 17 Agustus 2026 merupakan kewenangan penuh tim pusat yang terdiri dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dewan Pengurus Pusat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI Pusat) dan Sekretariat Presiden.
Ia menjelaskan, setiap provinsi akan mengirimkan tiga pasang calon terbaiknya ke tingkat pusat. Saat mengikuti seleksi di tingkat pusat, mereka wajib membawa hasil Medical Check-Up (MCU) dan akan kembali mengikuti rangkaian tes yang sama dengan daerah, meliputi: Tes Kesehatan dan Kesamaptaan, Tes Inteligensia Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Pantukhir (Penentuan Akhir).
“Proses ini sangat krusial karena Paskibraka adalah kegiatan yang bersifat sakral. Kita tidak bisa memilih orang secara sembarangan dan harus melalui proses yang ketat,” tegas Pankratius.
Jika ada calon yang tidak memenuhi persyaratan di tingkat pusat, mereka akan dikembalikan ke daerah dan digantikan oleh calon cadangan berikutnya. Dari hasil seleksi akhir tersebut, barulah dipilih satu pasang terbaik untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paskibraka di pusat.
Berdasarkan rencana awal, seleksi tingkat pusat diperkirakan akan dimulai sekitar tanggal 8 atau 9 Juni 2026. Namun, jadwal ini masih bersifat dinamis.
“Hingga saat ini masih ada satu atau dua provinsi yang belum menyelesaikan proses seleksi di daerah mereka. Kemungkinan paling cepat, adik-adik akan diberangkatkan ke pusat pada minggu kedua bulan Juni,” ungkapnya.
Untuk menjamin transparansi, masyarakat atau publik di Papua Barat dapat memantau hasil akhir seleksi secara resmi melalui website dan media sosial resmi BPIP.
Sebagai informasi, dua pasang calon yang gagal seleksi tingkat pusat otomatis akan langsung mengisi slot Paskibraka di tingkat Provinsi Papua Barat. Dengan sistem ini, BPIP berharap masyarakat dapat ikut mengawal proses seleksi yang bersih dan adil. (len)
