TELUK BINTUNI, mangrove.id| Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, Yohannes Akwan, melontarkan kritik keras terhadap dua perusahaan raksasa migas yang beroperasi di Kabupaten Teluk Bintuni, yakni BP Tangguh dan Genting Oil. Ia menilai kehadiran kedua perusahaan tersebut selama ini belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani lokal di daerah tersebut.
Yohannes Akwan menyoroti kontradiksi antara keuntungan besar yang dikeruk dari sumber daya alam Teluk Bintuni dengan kondisi petani lokal yang masih berjuang sendiri tanpa keberpihakan nyata dari korporasi.
“Sumber daya alam diambil, keuntungan mengalir, tetapi pertanyaan yang tak kunjung terjawab adalah apa yang benar-benar kembali ke petani lokal? Faktanya, petani di Teluk Bintuni masih berjuang dengan akses pasar yang terbatas dan distribusi yang lemah,” tegas Yohannes.
Ia menilai kondisi ini bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan bentuk ketidakadilan sosial yang terus dibiarkan berlangsung di atas tanah adat masyarakat.
YLBH Sisar Matiti juga mempertegas bahwa pernyataan Anggota DPR RI, Alfons Manibui, baru-baru ini harus dimaknai sebagai peringatan keras bagi korporasi. Menurut Yohannes, memberikan akses pasar bagi hasil bumi petani lokal bukan lagi sekadar pilihan atau imbauan, melainkan kewajiban moral dan sosial.
Ia mendesak perusahaan untuk berhenti menggunakan alasan klasik terkait standar kualitas atau rantai pasok global sebagai dalih untuk tidak menyerap produk lokal.
“Jika perusahaan mampu mengelola proyek bernilai triliunan rupiah, maka membangun kemitraan dan membina petani lokal agar memenuhi standar seharusnya bukan hal yang mustahil,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yohannes mengingatkan agar kehadiran BP Tangguh dan Genting Oil tidak hanya dibungkus dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bersifat seremonial atau sekadar pencitraan. Masyarakat Bintuni membutuhkan akses ekonomi yang berkeadilan, bukan sekadar bantuan formalitas.
“Jika kondisi ini dibiarkan, jelas bahwa yang menikmati kekayaan Teluk Bintuni hanyalah korporasi, bukan masyarakatnya,” cetusnya.
Di akhir pernyataannya, YLBH Sisar Matiti mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas. Pemerintah diharapkan dapat memaksa regulasi yang mewajibkan industri besar berpihak pada petani lokal agar kehadiran industri tersebut menjadi solusi bagi daerah, bukan justru menjadi masalah baru. (len)
