MANOKWARI, mangrove.id| Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Ali Baham Temongmere, menekankan pentingnya menjaga kerukunan umat beragama dan kondusivitas wilayah guna memastikan program pembangunan di Papua Barat berjalan lancar.
Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Gubernur Papua Barat dalam kegiatan tatap muka Kapolda Papua Barat bersama tokoh lintas agama dan kerukunan keluarga suku nusantara di Manokwari, Rabu (15/4/2026).
Dalam sambutannya, Ali Baham menyatakan bahwa stabilitas keamanan sangat berkaitan erat dengan efisiensi anggaran daerah.
Ia menjelaskan bahwa jika situasi tidak kondusif, anggaran yang seharusnya digunakan untuk program prioritas, seperti penanganan kemiskinan, terpaksa harus digeser untuk biaya penanganan konflik.
“Harapannya adalah Papua Barat ini jangan ribut-ribut supaya kita punya program ini bisa jalan,” ujar Sekda.
Sekda juga menyoroti peran strategis para Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Paguyuban Nusantara dalam merawat persatuan di tengah keberagaman suku dan agama di Provinsi Papua Barat.
Sekda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai modal utama bangsa yang majemuk untuk tetap bersatu.
Terkait kehidupan beragama, Sekda menekankan bahwa setiap warga negara wajib memeluk agama dan menjalankan keyakinannya secara sungguh-sungguh dan final.
Namun, Sekda mengingatkan agar keyakinan tersebut tidak digunakan untuk menyinggung penganut agama lain.
“Negara kita adalah negara Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara berdasarkan agama tertentu. Setiap orang harus meyakini kebenaran agamanya secara mutlak, namun bukan berarti agama lain tidak benar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda menyoroti fenomena penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab yang sering memicu konflik. Ia meminta agar otoritas para pemuka agama saat menyampaikan firman Tuhan atau khotbah di tempat ibadah masing-masing harus dihormati dan tidak disalahartikan oleh pihak luar.
Menurutnya, setiap pemuka agama memiliki otoritas penuh untuk menyampaikan kebenaran sesuai kitab suci di dalam ruang ibadahnya. Sekda menjelaskan, persoalan yang sering muncul ketika ada pihak yang merekam atau “menguping” pembicaraan di rumah ibadah, lalu menyebarkannya dengan interpretasi yang salah sehingga memicu ketersinggungan.
“Jangan ada yang datang nguping di tempat ibadah, lalu diterjemahkan salah dan dibawa keluar,” pungkasnya.
Kegiatan yang diprakarsai Polda Papua Barat ini mengusung tema ‘Membangun Sinergitas dan Toleransi Umat Beragama dalam Rangka Menjaga Harkamtibmas Guna Mewujudkan Papua Barat Kondusif’ dengan harapan mampu memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kedamaian di Bumi Kasuari.
Pantauan di lokasi, selain pejabat utama di lingkungan Polda Papua Barat, para Tokoh Agama, kegiatan ini turut dihadiri beberapa pejabat di lingkup Pemprov Papua Barat, salah satunya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat, Rheinhard C. Maniagasi, S.STP, M.Si. (len)
