Mangrove.id| Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Papua Barat resmi menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang di laksanakan di aula sasana karya kompleks perkantoran Pemda teluk Bintuni Kamis (17/3/2022).
Ada beberapa poin penting dalam MoU tersebut antara lain, kebijakan perbaikan kualitas belanja guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antara daerah. Selain itu, melanjutkan kebijakan peningkatan efektivitas penyaluran dana alokasi khusus(DAK), dalam bentuk fisik maupun non fisik serta menggunakan dana desa sebagai instrumen pemulihan ekonomi desa.
Selain melakukan penandatanganan MoU,kehadiran pejabat kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Papua Barat kali ini juga untuk menyerahkan plakat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini merupakan penghargaan yang ke-8 kali secara berturut-turut yang diraih oleh Pemda Kabupaten Teluk Bintuni. Predikat WTP ke 8 tentunya harus didukung dengan system tata kelola keuangan yang baik sehingga perekonomian di daerah tersebut dapat berjalan dengan baik.
Saat menyampaikan sambutannya, Wakil Pupati Teluk Bintuni, Matret Kokop menjelaskan MoU kali ini bertujuan untuk melanjutkan penguatan sinergi Perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja daerah.
“Inilah hal pokok yang menjadi perhatian pemerintah daerah,”Ucapnya.
Dalam kegiatan tersebut juga di hadiri oleh ketua DPRD Teluk Bintuni, Simon Dowansiba,PLT Sekda Teluk Bintuni, Frans Nicolas Awak, Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Papua Barat, Bayu Andy Prasetya, sekretaris BPKAD Teluk Bintuni, Laras Nuryani,serta para perwakilan Forkopimda teluk Bintuni dan beberapa pimpinan OPD di lingkup pemerintahan kabupaten teluk Bintuni.
Tentunya, semua pihak berharap agar Mou kali ini dapat ditindaklanjuti dengan serius, agar pelekasanaan program pemerintah daerah teluk Bintuni dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. (susi)
