MANOKWARI, mangrove.id| Dugaan penyalahgunaan sistem barcode (QR Code) untuk pembelian BBM subsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menuai sorotan publik.
Seorang pelanggan mengaku tidak dapat menggunakan barcode miliknya karena diduga telah digunakan oleh pihak lain.
Pelanggan tersebut menyebutkan bahwa saat hendak mengisi BBM, barcode miliknya tidak dapat digunakan karena kuota sudah habis, padahal ia merasa belum melakukan pengisian sebelumnya.
Kejadian ini menimbulkan dugaan adanya kebocoran data pelanggan atau penyalahgunaan sistem di lapangan.
Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, Yohannes Akwan, meminta agar kasus ini segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Jika barcode bisa digunakan oleh orang lain, berarti ada celah dalam sistem atau potensi kebocoran data pelanggan. Ini merugikan masyarakat,” tegas Yohannes dalam siaran pers yang diterima mangrove.id, Minggu (26/4/2026) malam.
Ia juga mendesak PT Pertamina (Persero) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem barcode yang digunakan dalam distribusi BBM subsidi, khususnya di wilayah Manokwari.
Menurutnya, sistem yang diterapkan seharusnya mampu menjamin bahwa setiap barcode hanya digunakan oleh kendaraan yang terdaftar.
Namun jika di lapangan tidak ada verifikasi yang ketat, maka potensi penyalahgunaan akan terus terjadi.
Selain itu, Yohannes juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi XII untuk turun langsung melakukan pengawasan serta memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat.
“Negara harus hadir melindungi hak masyarakat. Jangan sampai program subsidi justru disalahgunakan oleh oknum tertentu,” tambahnya.
Kasus ini menjadi perhatian karena sebelumnya juga ditemukan berbagai modus penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk penggunaan barcode ganda dan manipulasi data kendaraan.
Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan dan pengawasan di SPBU dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa terulang. (rls)
