Mangrove.id| Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Bintuni, mengaku tidak mengetahui secara pasti kebutuhan bahan baku pabrik industri pengalengan makanan Bio Bintuni berupa ikan, kepiting dan udang.
Pasalnya, selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki domain mengelola sumber daya perikanan, dinas terkait tidak pernah dilibatkan untuk membicarakan kuota bahan bakunya.
“Sementara, yang bergerak di bidang ini kan Dinas PMK. Mungkin nanti mereka akan komunikasikan dengan kami. Yang jelas, sampai saat ini belum ada,” ucap Plt Kepala Dinas Perikanan Teluk Bintuni, Derek Mecibaru kepada Wartawan yang ditemui usai mengikuti apel kesiapan pelaksanaan HUT RI ke-78 di gelanggang Argosigemerai, Selasa (1/8/2023).
Ia berpendapat, kelangsungan bisnis makanan kaleng Bio Bintuni, sejatinya memerlukan koordinasi intensif diantara berbagai pihak, khususnya instansi-instansi di lingkup Pemkab Teluk Bintuni.
Hal ini dilakukan agar ada kepastian pembagian tugas dan wewenang sesuai tupoksi masing-masing instansi pemerintah, guna menghindari adanya kesan ego sektoral di mata publik.
Disamping itu, ia mengatakan, kolaborasi antar instansi pemerintah sangat penting, agar memberikan dorongan yang lebih kuat terhadap program dan kebijakan pemerintah, demi capaian visi dan misi kepala daerah.
“Perlu ada koordinasi, sebab kami punya nelayan ini harus kami data, siapa-siapa saja yang mau untuk mensuplai hasil tangkapannya ke pabrik. Tapi, kelompok-kelompok nelayan ini belum terdaftar. Artinya yang siap untuk menjual hasilnya ke pabrik, ini kami belum tahu,” ungkapnya.
Meski dengan berbagai polemik yang ada, Mecibaru menegaskan pihaknya pasti akan mendukung penuh pabrik pengolahan makanan tersebut, apabila dilibatkan. Kaitan dengan itu, menurutnya, koordinasi menjadi solusi, agar ada kepastian pembagian tugas dan wewenang.
“Intinya untuk melibatkan masyarakat nelayan ini, tentu kami membutuhkan dukungan anggaran. Minimal, kami bisa lakukan sosialisasi. Yang jelas, pada prinsipnya, kami siap mendukung bisnis ini,” tandasnya.
Untuk diketahui, belum ada klarifikasi dari Kepala Dinas PMK Teluk Bintuni, Haris Tahir seputar persoalan-persoalan yang muncul berkaitan dengan pengelolaan pabrik tersebut. Sebab, hingga berita ini dirilis, yang bersangkutan masih berada di luar daerah. (Wanma)
