MANOKWARI, mangrove.id | Setelah melewati periode tekanan fiskal pada tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi nasional yang memangkas anggaran hingga ratusan miliar rupiah, Provinsi Papua Barat kini memasuki babak baru dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 4,468 triliun.
Pemerhati ekonomi yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua (Unipa) Dr. Victor Rumere SE., M. Sc menyebut, angka itu menunjukkan adanya pemulihan kapasitas fiskal dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat terkoreksi ke kisaran Rp3,3 triliun hingga Rp3,37 triliun.
Meskipun total pagu anggaran Papua Barat meningkat di Tahun 2026, namun struktur pendapatan daerah menurutnya masih menunjukkan adanya dominasi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat.
Kondisi kata Ekonom, menyiratkan bahwa dominasi pusat masih menjadi tantangan bagi PAD di Papua Barat. Pasalnya, dari total pendapatan sebesar Rp4,408 triliun, sekitar 85% atau Rp3,762 triliun berasal dari Pendapatan Transfer (TKDD). Sementara itu, PAD ditargetkan hanya sebesar Rp645,36 miliar (15%).
Menyikapi kondisi ini, Victor Rumere yang juga Ketua ISEI Manokwari Koordinator Papua Barat itu menyebut, meski PAD berpengaruh linear dan positif terhadap total pendapatan daerah, namun peningkatannya di wilayah dengan kemandirian fiskal rendah, sering kali belum mampu mengimbangi besarnya rasio transfer pusat. Tantangan struktural inilah yang sering kali membuat ruang belanja daerah tetap rentan terhadap kebijakan fiskal nasional..
Lantas, langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk keluar dari jebakan fiskal?
Menurutnya, Victor Rumere untuk memaksimalkan anggaran Rp4,468 triliun, dan keluar dari ketergantungan fiskal, Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu menyusun dan memperkuat langkah langkah strategis seperti :
(1) akselerasi digitalisasi (smart tax), melalui transformasi digital seperti smartline, guna mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan dan air permukaan guna mencapai target PAD 2026,
(2) efisiensi belanja non-produktif, yaitu pemangkasan belanja seremonial, seminar, dan studi banding agar anggaran dapat dialihkan ke belanja modal yang lebih produktif bagi masyarakat,
(3) penguatan SDM teknis yang terampil di bidang IT menjadi mutlak, untuk mengelola ekosistem pendapatan yang aman dan terintegrasi.
(4) komunikasi dan stabilitas, yaitu dengan menjelaskan urgensi efisiensi dan prioritas anggaran kepada masyarakat serta pimpinan OPD, agar tidak memicu resistensi birokrasi maupun sosial, terutama di kalangan kontraktor lokal.
“Walaupun pagu APBD 2026 sebesar Rp4,468 triliun memberikan ruang napas yang lebih lega bagi Papua Barat. Namun, tanpa inovasi dalam menggali sektor potensial dan konsistensi dalam efisiensi belanja, tantangan kemandirian fiskal akan tetap menjadi isu sentral di masa depan,” tandasnya. (pim)
