Mangrove.id| Aksi mogok mengajar yang dilakukan Guru-guru dibawah naungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Teluk Bintuni, yang membuat terhentinya aktifitas belajar mengajar di semua sekolah PAUD, TK, SD dan SMP di Kabupaten Teluk Bintuni, terhitung Jumat (13/5/2022), langsung direspon Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Teluk Bintuni.
Saat dikonfirmasi via telepon seluler, Jumat sekira pukul 17.34 WIT, Plt Kepala Dinas Dikbudpora Teluk Bintuni, Albertus Anofa sangat menyayangkan aksi mogok yang dilakukan para Guru tersebut. Ia berpendapat, seharusnya aksi itu tidak perlu dilakukan.
“Saya kira pertemuan pada hari Kamis (12/5/2022) kemarin yang dipimpin pak Sekda, sudah bisa membantu. Sehingga tidak ada lagi aksi-aksi yang kita sama-sama tidak inginkan,” imbuhnya.
Terkait surat PGRI Teluk Bintuni Nomor :009/ORG-KAB/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang memuat lima hal tuntutan, Anofa mengutarakan dirinya merasa penting untuk mengklarifikasinya poin per poin.
Pertama, realisasi pembayaran gaji tiga bulan guru kontrak dan BOP triwulan empat pada tahun 2021, Anofa mengungkapkan bahwa hal itu sudah pernah dijelaskan kepada Guru-guru, yang pada saat itu difasilitasi PGRI.
Bahwa, pembayaran itu tidak bisa direalisasikan lantaran kebijakan anggaran Pemerintah Pusat berupa refocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Tapi, sesuai petunjuk bapak Bupati bahwa itu adalah hak Guru maka Pemerintah harus bayar. Sehingga, melalui kebijakan bapak Bupati, itu kita anggap sebagai hutang yang akan dilunasi di APBD Perubahan Tahun 2022,” terangnya sembari menyebut gaji Guru dan BOP triwulan pertama tahun 2022 sudah dibayarkan.
Kedua, berkaitan dengan SK Guru Kontrak, Anofa menjelaskan bahwa sahnya SK tersebut harus diteliti secara intensif sebelum ditandatangani Bupati Teluk Bintuni. Oleh karenanya, sampai saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap lampiran nama-nama dalam SK tersebut.
Hal ini dilakukan, terang Anofa, sebab dalam tahun ini juga akan ada pengumuman kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bidang profesi Tenaga Pendidik/Guru yang berjumlah 207 orang. Sehingga, pada saat merilis nama-nama Guru Kontrak, benar-benar akurat.
“Untuk 207 orang ini kami sama sekali tidak tahu dimana mereka ditempatkan. Karena yang tahu itu adalah guru yang bersangkutan dan Kementerian terkait. Lalu yang butuh tenaga guru ini adalah sekolah-sekolah. Jadi, tidak mudah buat kita umumkan nama-nama guru kontrak. Kalau terjadi kesalahan, itu akan jadi temuan,” katanya.
Berikut mengenai program Sekolah Penggerak, Anofa mengatakan, bahwa untuk saat ini belum bisa terakomodir. Hal ini disebabkan, program tersebut belum termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Dikbudpora Teluk Bintuni tahun 2022.
Kendati begitu, Ia mengaku, bahwa program Pemerintah Pusat ini sudah ada MoU bersama Pemda Teluk Bintuni tentang Guru Penggerak, Sekolah Penggerak dan Organisasi Penggerak.
“Tapi karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi keuangan kita, sehingga ada kebijakan lain oleh TAPD yang menilai bahwa untuk sementara, program ini belum menjadi kebutuhan,” paparnya.
Sambung dia, meski belum terakomodir saat ini, bukan berarti Pemda Teluk Bintuni tidak patuh terhadap MoU yang sudah diteken dengan Pemerintah Pusat. Namun kata Anofa, Pemda Teluk Bintuni terpaksa akibat kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan.
“Pemerintah Pusat sudah tahu kondisi ini. Tapi, Kementerian tetap melaksanakan pelatihan dan penataran kepada Guru Kontrak melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua Barat,” tambahnya.
Berkaitan dengan aksi mogok yang sebabkan terhentinya aktifitas belajar mengajar hari ini, Anofa menilai tidak perlu untuk digiring sehingga menjadi ‘bola liar’. Akan tetapi Ia menilai, saat ini yang dibutuhkan adalah penyatuan persepsi bersama untuk menatap masa depan pendidikan di Teluk Bintuni.
Oleh sebab itu, Ia mengajak seluruh Guru yang bernaung dibawah PGRI untuk tetap bersama Pemerintah, meningkatkan mutu pendidikan sesuai cita-cita bersama.
“Kita tidak usah lagi saling menyalahkan, atau mencari-cari kesalahan. Karena seyogianya kami ini selalu berupaya untuk melayani Guru-guru kita, Sekolah-sekolah kita. Sampai kapanpun PGRI itu adalah mitra Pemerintah,” imbuhnya.
“Kalau ada keluhan dari Guru-guru, mari kita sama-sama duduk diskusi untuk cari solusi. Alangkah baiknya, kita duduk sama-sama untuk sampaikan konsep-konsep pembangunan SDM supaya pendidikan di kabupaten ini semakin maju dan berdaya saing,” pungkas Anofa seraya berharap aktifitas belajar mengajar dapat kembali normal. (Wanma)
