TELUK BINTUNI, Mangrove.id| Usai menjaring aspirasi warga di kampung Botay, distrik Manimeri, pada Selasa lalu, Anggota DPRK Teluk Bintuni, Ma’dika kembali melanjutkan agenda resesnya di kampung Waraitama, distrik Manimeri, Kamis (5/6).
Dalam reses kedua yang dipusatkan di kampung Waraitama, sejumlah warga perwakilan dari kampung-kampung lain turut hadir. Diantaranya, warga kampung Banjar Ausoy, Pasamai, Atibo bahkan sejumlah warga dari distrik lain yang berada di daerah pemilihan satu.
Ma’dika yang dikonfirmasi wartawan usai reses menjelaskan, mekanisme reses yang dilaksanakan kali ini, tidak berbeda dengan reses pertama di kampung Botay.
Dimana, agenda reses yang dilaksanakan merupakan agenda resmi yang diwajibkan oleh undang-undang, sebagai wadah penjaringan aspirasi pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat selaku konstituen.
“Dalam pertemuan ini, ada sejumlah aspirasi masyarakat berkaitan dengan kepentingan publik. Seperti, jaringan irigasi yang menjadi kebutuhan warga petani di kampung Waraitama dan Banjar Ausoy,” katanya, Kamis (5/6).
Selain itu, ia menambahkan, ada juga aspirasi yang disampaikan warga Waraitama terkait penerangan jalan di beberapa ruas jalur dalam kampung.
Mengenai usulan ini, politisi PDI-P ini mengaku akan berkoordinasi dengan instansi teknis pemerintah daerah maupun PLN. Hal ini, agar usulan soal penerangan jalan tersebut bisa mendapat titik terang.
“Kemudian, masyarakat juga menanyakan soal jaringan air bersih yang ada. Warga meminta kalau misalnya, kedepan sudah ada PDAM, maka mereka minta agar dibangun jaringan pipanya ke rumah-rumah warga,” tambahnya.
Masih seputar aspirasi warga Waraitama, Ketua Komisi DPRK Teluk Bintuni itu menyebut, ada aspirasi mengenai pembangunan gedung puskesmas pembantu yang permanen.
Usulan warga ini, dikarenakan kondisi bangunan pustu tersebut dianggap sudah tidak layak. Disamping itu, ia menambahkan, warga juga meminta bangunan barak untuk tempat tinggal para medis yang bertugas.
“Masyarakat juga mengusulkan agar bisa dibangun tambatan perahu di kampung Waraitama dan Banjar Ausoy. Karena, selama ini warga yang notabene adalah nelayan, kesulitan untuk menambat perahunya,” ungkapnya.
Setelah menerima aspirasi warga, Ma’dika mengaku telah memberikan pemahaman bahwa hasil reses, akan menjadi masukan program pembangunan pemerintah daerah di tahun 2026.
Dimana, sesuai mekanismenya, pada saat rapat paripurna DPRK Teluk Bintuni tentang APBD T.A 2026, semua aspirasi masyarakat hasil reses akan dibahas bersama pemerintah.
“Kepada warga, sudah kami sampaikan bahwa kami di lembaga hanya mengusulkan saja, tetapi yang akan mengeksekusinya adalah pemerintah daerah. Namun, kami akan tetap mengawal setiap aspirasi yang disampaikan kepada kami semaksimal mungkin,” pungkasnya. (len)
