MANOKWARI, mangrove.id| Wakil ketua II DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, S.Sos, SH, MH menyatakan kepemimpinan dalam sistem pendidikan di SMK Taruna Kasuari Nusantara, Papua Barat, berbeda dari sekolah pada umumnya.
Ia menjelaskan, sekolah dengan konsep semi-militer seperti SMK Taruna Kasuari Nusantara mempunyai sistem pendidikan dengan kedisiplinan tinggi, pembinaan karakter, serta pola pendidikan berbasis asrama yang terstruktur.
“Ini adalah pendidikan khusus. Karena itu, kepemimpinannya juga harus disesuaikan dengan karakter pendidikan yang ada di dalamnya,” ujar pria yang akrab disapa Sase, Jumat (24/4/2026).
Ia menjelaskan, proses seleksi masuk di sekolah tersebut tergolong ketat dan tidak sama dengan sekolah umum. Mekanismenya, kata dia, menyerupai tahapan seleksi di institusi seperti TNI maupun kepolisian, yang mengedepankan kesiapan fisik, mental, dan kedisiplinan calon siswa.
Selain itu, sistem pembinaan yang diterapkan di dalam sekolah juga mengadopsi pola semi-militer, di mana para siswa dibina dalam lingkungan asrama dengan pendekatan disiplin dan pembentukan karakter.
Dengan begitu, Sase menilai, sosok kepala sekolah perlu memiliki latar belakang kepemimpinan yang kuat, tegas, dan mampu memahami sistem pendidikan semi-militer. Hal ini penting agar proses pembinaan dapat berjalan efektif dan sesuai tujuan.
“Bukan semata-mata soal jabatan, tetapi bagaimana pemimpin itu punya karakter dan pengalaman untuk membina anak-anak dalam sistem yang disiplin,” ucapnya.
Meski kepala sekolah berlatar belakang militer, Sase menegaskan, tenaga pengajar di sekolah tersebut merupakan guru-guru yang telah memenuhi kualifikasi tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan di lingkungan semi-militer.
Lebih lanjut, Sase menyoroti, bahwa evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kepemimpinan, pengawasan, maupun implementasi sistem pendidikan, perlu dilakukan guna mencegah permasalahan serupa terulang.
“Ini bukan hanya soal guru atau siswa, tetapi bagaimana sistem itu dijalankan dan diawasi secara konsisten,” pungkasnya.
Sebelumnya, Panglima Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat, Ronald Mambieuw, mempertanyakan status dan tata kelola SMK Taruna Kasuari, terutama terkait kepemimpinan sekolah yang dijabat oleh seorang berlatar belakang militer.
Menurut Ronald, hingga kini belum ada penjelasan terbuka kepada publik apakah SMK Taruna Kasuari merupakan milik Pemerintah Provinsi Papua Barat, yayasan, atau berada di bawah institusi militer.
“Harus diperjelas, ini sekolah milik siapa. Kalau di bawah pemerintah daerah, kenapa dipimpin oleh TNI? Ini yang harus dijawab secara terbuka ke publik,” tegasnya.
Ia menilai, ketidakjelasan status tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam sistem pendidikan, terlebih dengan berbagai kejadian yang terus berulang di lingkungan sekolah.
Ronald menyebut, pihaknya sejak beberapa tahun lalu telah meminta evaluasi terhadap manajemen sekolah, khususnya kepala sekolah. Namun, berbagai persoalan dinilai masih terus terjadi.
“Sudah berulang kali kami minta evaluasi, tapi kejadian terus terjadi. Jadi tidak perlu evaluasi lagi, kepala sekolah harus diganti,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti label sekolah taruna yang identik dengan kedisiplinan, namun dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Sejumlah dugaan kasus seperti kekerasan, penganiayaan, hingga tindakan tidak terpuji disebut telah mencoreng citra sekolah.
“Jangan sampai generasi muda masuk ke sekolah yang dibanggakan, tapi di dalamnya justru terjadi pelanggaran,” katanya.
Lebih lanjut, Ronald menegaskan jika SMK Taruna Kasuari dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, maka pengelolaannya seharusnya berada di bawah otoritas Dinas Pendidikan, bukan dipimpin oleh unsur militer.
“Kalau anggaran dari pemerintah, maka pemerintah juga harus bertanggung jawab penuh atas tata kelolanya,” ucapnya.
Ia juga menyinggung berbagai kejadian yang disebut berulang, mulai dari pembongkaran fasilitas siswa hingga dugaan pencurian, sebagai indikator lemahnya manajemen sekolah.
“Ini bukan satu kali kejadian. Sudah berulang-ulang. Artinya kepemimpinan saat ini gagal membangun disiplin dan karakter anak didik,” ujarnya.
Ronald lalu mendesak agar pemerintah segera membuka status sekolah secara transparan serta mengganti kepala sekolah demi mencegah persoalan semakin meluas.
“Sudah berulang kali kami minta evaluasi, tapi kejadian terus terjadi. Jadi tidak perlu evaluasi lagi, kepala sekolah harus diganti,” tegasnya. (len)
