Menu

Mode Gelap

Berita Daerah · 27 Jun 2022 19:58 WIB ·

Demo di Kantor DPRD Teluk Bintuni, Masyarakat Sebyar Ancam Lakukan Pemalangan


 Demo di Kantor DPRD Teluk Bintuni, Masyarakat Sebyar Ancam Lakukan Pemalangan Perbesar

Mangrove.id| Sejumlah massa berasal dari masyarakat Suku Sebyar, Kabupaten Teluk Bintuni menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor sementara DPRD Teluk Bintuni, Senin (27/6/2022).

Aksi massa di hadapan Wakil Rakyat yang diterima langsung Ketua DPRD Teluk Bintuni, Simon Dowansiba bersama sejumlah Anggota lainnya, serta dikawal ketat aparat keamanan bersenjata.

Kedatangan massa ke kantor Legislatif ini, untuk menuntut pembayaran sisa dana kompensasi Migas tahap dua sebesar Rp 16,2 Miliar.

Koordinator Aksi, Malkin Kosepa mendesak Pemerintah segera merealisasikan tuntutan masyarakat adat Sebyar yang sudah dijanjikan akan dibayar bulan Mei 2022 lalu.

“Pemda sampai saat ini belum membayar dana kompensasi tahap kedua kepada masyarakat adat suku sebyar. Kami menuntut untuk segera realisasikan pembayaran sisa dana kompensasi tahap kedua,” desak Kosepa.

Lagi, Kosepa mendesak Pemda Teluk Bintuni segera berkoordinasi dengan Pemprov Papua Barat agar tuntutan masyarakat adat Sebyar bisa terealisasi cepat.

“Apabila tuntutan kami tidak diindahkan dengan baik oleh Pemerintah maka kami akan melakukan pemalangan. Termasuk, pemalangan adat pada wilayah beroperasinya BP LNG tangguh,” tegas Kosepa. (Susi)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 205 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Semarak HUT ke-23, PWI Teluk Bintuni Terjunkan 6 Delegasi di Lomba Domino

6 Juni 2026 - 18:07 WIB

Keberagaman Suku dan Budaya Adalah Kekuatan Utama Pembangunan Teluk Bintuni

6 Juni 2026 - 18:06 WIB

Polisi Segera Periksa Plt Kadis PUPR Papua Tengah

5 Juni 2026 - 11:45 WIB

Polisi Angkat Bicara Soal LP Dugaan Pemalsuan Dokumen Oleh Oknum BP. Berau Ltd

5 Juni 2026 - 10:44 WIB

580 Hari Berlalu, Kuasa Hukum Sebut LP Pemalsuan Surat Oknum BP. Berau Masih “Jalan Ditempat”

5 Juni 2026 - 10:13 WIB

Advokad dan Konsultan Hukum, Rustam SH., CPCLE

Krisis Basis Data OAP dan Masa Depan Otonomi Khusus Papua

28 Mei 2026 - 12:36 WIB

Trending di Berita Daerah
error: Content is protected !!