“Jembatan Menuju Inklusi Keuangan Yang Berkeadilan di Papua Barat”
Oleh : Victor Rumere | Dosen FEB Unipa dan Ketua ISEI Koordinator Papua Barat
QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menjadi salah satu terobosan besar pada lanskap keuangan global yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI), untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi pembayaran dalam satu kode standar.
Sejak diluncurkan BI tahun 2019, penggunaan QRIS telah meluas secara masif dan kini telah menjangkau lebih dari 25 juta pelaku usaha, di mana mayoritasnya adalah pelaku UMKM. Data menunjukkan bahwa, adopsi layanan pembayaran digital ini telah berkontribusi meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM hingga 40% dalam 5 tahun terakhir.
Dengan infrastruktur yang lebih sederhana dibandingkan terminal pembayaran tradisional, QRIS menjadi solusi inklusif yang memungkinkan masyarakat unbanked masuk ke dalam ekosistem keuangan formal secara lebih mudah, cepat, dan aman.
Namun, perjalanan menuju inklusi keuangan yang merata masih terganjal oleh tantangan kesenjangan digital, utamanya di Indonesia Timur khususnya di Papua Barat. Data menunjukkan adanya disparitas infrastruktur yang mencolok, di mana penetrasi pembayaran digital di wilayah Indonesia Timur masih di bawah 30%, jauh tertinggal dibandingkan Pulau Jawa yang mencapai 70%.
Selain infrastruktur, literasi keuangan digital menjadi hambatan utama. Sebagai misal, tingkat literasi keuangan syariah yang baru menyentuh angka 9,14%, sementara literasi umumnya berada di angka 49,68%.
Tanpa edukasi yang masif dan pembangunan infrastruktur TIK di daerah terpencil, manfaat teknologi ini hanya akan dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat di wilayah perkotaan saja.
Selain kesenjangan infrastruktur dan literasi, keamanan siber dan perlindungan konsumen harus menjadi fondasi kepercayaan yang harus diperhatikan. Kepercayaan publik adalah pilar utama ekonomi digital, namun pilar ini kerap diuji oleh ancaman siber yang semakin canggih.
Kasus serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia, dan serangan DDoS pada BCA menjadi pengingat akan kerentanan infrastruktur digital kita. Di sisi lain, perlindungan konsumen masih menghadapi masalah serius, mulai dari ketidakseimbangan kontraktual, pelanggaran data pribadi, hingga hilangnya saldo.
Sebagai langka strategis dalam menjaga kedaulatan mata uang di era digital, BI sebenarnya telah mengembangkan Proyek Garuda yang menavigasi arsitektur Rupiah Digital. Langkah ini dirancang bukan untuk menggantikan uang fisik, melainkan sebagai komplemen yang mendukung model bisnis baru dan interoperabilitas transaksi antarnegara.
Selain Rupiah Digital, upaya konkrit yang dapat dilakukan yaitu (1) akselerasi infrastruktur TIK yang adaptif melalui percepatan pembangunan menara base transceiver station di wilayah yang belum terjangkau internet.
Belajar dari model M-Pesa di Kenya, Indonesia sebenarnya dapat mengoptimalkan jaringan telekomunikasi yang ada untuk memperluas jangkauan layanan keuangan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada infrastruktur perbankan fisik yang mahal;
(2) adopsi teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk deteksi ancaman siber secara real-time, sehingga masyarakat di daerah terpencil merasa aman saat bertransaksi; dan (3) literasi keuangan digital berbasis komunitas, bahwa pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan kapasitas manusia.
Program literasi keuangan digital yang disesuaikan dengan kondisi regional, dan edukasi ini tidak boleh hanya bersifat formal, tetapi harus masuk ke komunitas lokal, pasar tradisional, dan kelompok usaha mikro dengan menjelaskan manfaat praktis QRIS serta cara menghindari risiko penipuan digital.
Singkatnya, dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur fisik, penguatan literasi digital, dan sinkronisasi kebijakan yaitu untuk memastikan bahwa inklusi keuangan bukan h
anya milik masyarakat di wilayah perkotaan saja, melainkan hak seluruh rakyat di Papua Barat.
