MANOKWARI, mangrove.id| Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, S.Sos, SH, MH, mempertanyakan tidak tercantumnya data kemajuan proses 145 kampung persiapan dari Kabupaten Teluk Bintuni dalam paparan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan saat kegiatan Rapat Kerja Bupati se-Papua Barat, Kamis (16/4/2026),
Saat paparan Gubernur tersebut, pria yang akrab disapa Sase ini mengaku hanya melihat data dari Kabupaten Pegunungan Arfak yang ditampilkan, dengan progres telah mencapai tingkat pusat.
Sase menjelaskan bahwa pada periode sebelumnya, pihaknya telah mengusulkan proses definitif 145 kampung persiapan Teluk Bintuni dan tahapannya diklaim sudah selesai di tingkat provinsi. Namun ia mengaku terkejut, karena data tersebut tidak terbaca dalam penyampaian Gubernur.
“Khusus untuk Teluk Bintuni, karena saya salah satu orang yang mengawali proses ini pada periode lalu, maka saya akan memanggil Biro Pemerintahan Setda Papua Barat dalam waktu dekat untuk menanyakan langsung kendala yang dihadapi,” ujar Sase saat wawancara di tempat terpisah.
Menurutnya, komunikasi yang intensif sangat diperlukan jika terdapat hambatan teknis agar nomor registrasi (noreg) dari Pemerintah Pusat segera terbit. Ia juga telah menitipkan pesan kepada Bupati Teluk Bintuni untuk mempertanyakan persoalan ini di dalam forum Raker Bupati.
Lebih lanjut Sase menjelaskan, 145 kampung persiapan yang perlu didorong secepatnya lantaran menjadi krusial bagi postur anggaran daerah. Karena, selama berstatus kampung persiapan, maka biaya operasional sepenuhnya menjadi beban APBD Kabupaten.
“Kami berharap ketika kampung-kampung ini sudah definitif, dana desa akan langsung turun dari pusat. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni,” pungkasnya.
Sebagai pimpinan DPR Papua Barat, Sase menegaskan akan melakukan pengawalan secara langsung guna mengidentifikasi persoalan yang menghambat proses finalisasi status 145 kampung tersebut. (len)
