Mangrove.id| Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Teluk Bintuni menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Audit Manajemen Kasus Stunting, di gedung Women and Child Centre, Bintuni, Jumat (29/7/2022).
Kegiatan sehari yang dibuka Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop, SE turut dihadiri, Kepala Dinas P3AKB, Jane Fimbay, Kepala Dinas Kesehatan, Franky Mobilala, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), PKK Teluk Bintuni serta pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Wabup mengatakan, stunting merupakan suatu persoalan yang sulit dan bersifat multi dimensional, dikarenakan stunting berhubungan erat dengan kemiskinan, akses terhadap pangan, serta pola asuh dan asupan gizi pada balita.
Olehnya Wabup menuturkan, upaya pencegahan dan penanganan stunting menjadi prioritas karena sangat berhubungan erat dengan keberhasilan bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Pentingnya pengendalian penurunan angka stunting di daerah, sebagaimana Pemerintah Pusat telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional, dan sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024,” ungkap Wabup.
Wabup pun mengimbau, semua pihak yang berkompeten untuk turut berkolaborasi menyumbangkan ide dan gagasan serta terobosan dalam manajemen dan audit stunting untuk mewujudkan masyarakat Teluk Bintuni damai, maju, produktif serta berdaya saing menuju Indonesia tangguh dan indonesi maju.
“Untuk menyelenggarakan kegiatan manajemen dan audit kasus stunting tahun 2022, jumlah kasus, penyebab tata kelola yang sedang diterapkan, tingkat efektifitas serta kendala yang terjadi, harus menghasilkan solusi yang responsif dan aplikatif dalam percepatan penurunan angka stunting,” harap Wabup.
Sementara, Kepala Dinas P3AKB, Jane Fimbay kepada media ini, menyampaikan terima kasih kepada pihak BKKBN Provinsi Papua Barat yang telah melaksanakan kegiatan aksi FGD manajemen audit kasus stunting di kabupaten Teluk Bintuni.
Dari kegiatan ini, Ia berharap, pencegahan stunting dapat menjadi agenda besar Pemda Teluk Bintuni, pasca situasi Pandemi Covid-19 beberapa tahun terakhir yang menyebabkan laju penurunan angka stunting melambat.
Untuk itu, Jane menerangkan dalam rangka mengejar target prevalensi di tahun 2024, diperlukan reorientasi program yang nyata dan terarah di lapangan.
“Mengenai tantangan yang dihadapi dalam upaya penurunan angka stunting, kita perlukan strategi yang komprehensif guna mencapai target RPJMN Tahun 2020-2024,” tandas Fimbay. (Susi)
