Mangrove.id| Aksi mogok kerja Guru-guru se Kabupaten Teluk Bintuni yang dimulai sejak Jumat (13/5/2022) lalu, terhitung tanggal 17 Mei 2022 sudah berakhir. Kepastian berakhirnya aksi ini, setelah PGRI Teluk Bintuni bersama para Kepala Sekolah dan Dewan Guru melakukan diskusi terbatas di halaman kantor Setda Teluk Bintuni, Selasa (17/5/2022) pagi.
Kedatangan para Guru ke kantor Setda Teluk Bintuni merupakan tindak lanjut hasil rapat pada Minggu (15/5/2022), dimana para Guru, para Kepala Sekolah dan PGRI hendak melakukan tatap muka dengan Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT. Namun, berhubung Bupati Kasihiw sedang dinas luar daerah, maka agenda tersebut ditunda.
Perihal pencabutan pernyataan sikap PGRI Teluk Bintuni terkait aksi mogok kerja para Guru ini, disampaikan Ketua PGRI Teluk Bintuni, Simon Kambia kepada Wartawan, yang ditemui usai memimpin diskusi.
Kambia menjelaskan, keputusan untuk mencabut pernyataan sikap PGRI, sudah melalui mekanisme di internal organisasi dalam hal pengambilan keputusan, yaitu musyawarah yang mencapai mufakat.
“Kami sudah mencabut pernyataan sikap mogok kerja. Keputusan ini hasil koordinasi kami bersama bapak ibu Guru dan Kepala Sekolah. Dan kami (PGRI) sebagai jaminannya, bahwa upaya untuk mewujudkan hak-hak Guru tetap berjalan semestinya,” jelas Kambia saat memberikan keterangan Pers kepada Wartawan.
Perihal aksi yang dilakukan sejak Jumat pekan lalu, Kambia mengungkapkan, pihaknya mendapat laporan telah terjadi pemalangan di sejumlah sekolah. Terkait hal ini, Kambia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan sikap terkait pemalangan sekolah.
Akan tetapi jelas Kambia, berdasarkan kesepakatan seluruh Guru dan Kepala Sekolah saat rapat bersama PGRI, diputuskan bahwa aksi mogok kerja, merupakan aksi yang resmi.
Dan lagi Ia menambahkan, kesepakatan semua tenaga pendidik untuk melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk perjuangan murni para Guru, agar kedepan tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Komitmen PGRI jelas, bahwa kita tetap berjuang hingga mendapatkan jawaban dari Bupati terkait kepastian realisasi hak-hak Guru. Artinya, akhir dari perjuangan kami adalah ketemu dengan Bupati. Entah nanti bisa dibayar, atau tidak dibayar itu adalah puncak dari perjuangan kami kali ini,” papar Kambia.
Ia menambahkan, terkait rencana pertemuan dengan Bupati Teluk Bintuni pihaknya sudah menyampaikan surat resmi melalui Bagian Umum Setda Teluk Bintuni. Meski begitu, Ia menuturkan pihaknya akan terus memantau perkembangan, dengan harapan lebih cepat lebih baik.
“Harapan teman-teman lebih cepat lebih baik. Maka itu, kami akan manfaatkan semua peluang yang ada. Lagipula, pak Plt Kepala Dinas Pendidikan juga akan bersama dengan kami untuk terus berkoordinasi dengan pihak protokoler agar kami bisa sesuaikan dengan jadwal dari bapak Bupati,” pungkasnya. (Wanma)
