Oleh : Hero Yudha Dirgantara, SE., ME.
Yayasan Building Papua Society (BUPASO)
PERTANYAAN kerap muncul, apa yang bisa diproduksi Orang Asli Papua (OAP) ? Tetapi mungkin kita belum cukup serius menjawab pertanyaan berikutnya, tentang siapa yang akan membelinya ?
Pertanyaan sederhana ini menyentuh salah satu persoalan penting dalam pemberdayaan ekonomi OAP. Selama ini berbagai program pemerintah telah mendorong masyarakat untuk berproduksi melalui bantuan modal, bibit, peralatan, pelatihan hingga pembentukan kelompok usaha. Masyarakat didorong bertani, berkebun, beternak, menangkap ikan dan mengembangkan berbagai usaha produktif yang ada disekitar mereka.
Dalam banyak aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal, pelaku ekonomi OAP masih cenderung berada pada bagian awal rantai ekonomi, terutama sebagai produsen primer. Mereka menghasilkan komoditas pertanian, perikanan, peternakan, hasil hutan maupun pangan lokal, tetapi belum selalu memiliki posisi yang kuat pada tahapan berikutnya seperti pengolahan, distribusi, pemasaran hingga akses langsung kepada konsumen akhir. Akibatnya, nilai tambah yang lebih besar berpotensi dinikmati pada mata rantai setelah produksi.
Masalahnya, kemampuan memproduksi belum tentu diikuti kemampuan menjual. Ketika produk tersedia tetapi pasar tidak pasti, barang sulit terjual, harga menjadi rendah dan pendapatan yang diharapkan tidak terbentuk. Pada titik inilah program pemberdayaan dapat kehilangan maknanya. Kemandirian ekonomi tidak lahir hanya karena masyarakat mampu menghasilkan sesuatu. Produksi harus bertemu dengan pasar, dan pasar harus menghasilkan pendapatan.
Karena itu, pemberdayaan ekonomi OAP perlu bergerak dari memperkuat produksi menuju penguatan akses pasar. Disinilah, gagasan afirmasi pasar menjadi relevan. Afirmasi pasar dapat dipahami sebagai keberpihakan sementara untuk membuka akses pasar bagi produk yang telah dihasilkan oleh OAP, memperkuat posisi tawar produsen, dan membangun kapasitas usaha sampai mampu memasuki pasar komersial secara mandiri. Artinya, jika pemerintah ikut mendorong masyarakat berproduksi, pemerintah juga perlu ikut membuka jalan menuju pasarnya.
Selama ini, intervensi pemerintah relatif kuat pada sisi produksi mulai modal, alat, bibit, keterampilan dan pendampingan. Namun, intervensi juga perlu menyentuh sisi permintaan. Sebelum program ekonomi dijalankan, perlu dipetakan produk apa yang dibutuhkan, berapa volumenya, bagaimana standar kualitasnya, dan siapa calon pembelinya, sehingga program yang akan dijalankan merupakan sebuah formula yang tepat.
Pasar tidak seharusnya dicari setelah program selesai karena pasar harus menjadi bagian dari desain program sejak awal. Pemerintah sebenarnya mempunyai instrumen penting melalui daya belinya. Ketika pemerintah mendorong kelompok tani OAP menghasilkan sayuran, intervensi seharusnya tidak berhenti pada pemberian bibit, alat dan pendampingan.
Sejak awal, perlu dipetakan kebutuhan sayuran rumah sakit, sekolah, asrama atau institusi pemerintah lainnya. Jika kualitas, harga dan kontinuitas pasokan dapat dipenuhi, hasil produksi kelompok tani tersebut dapat diarahkan masuk ke rantai kebutuhan institusi pemerintah tersebut.
Pola serupa juga diterapkan pada perikanan, peternakan, pangan lokal, mebel maupun barang dan jasa lain yang memang memiliki kapasitas produksi dan permintaan pasar. Kebijakan produksi dan kebijakan pasar harus dipertemukan melalui sinergi antarperangkat pemerintah untuk bersama-sama menjadikan ini sebagai sebuah langkah besar dalam mendorong kemandirian ekonomi OAP.
Tentu afirmasi bukan berarti pemerintah harus membeli seluruh produk OAP tanpa syarat. Kualitas, harga yang wajar, kontinuitas pasokan, legalitas dan ketentuan pengadaan tetap harus dipenuhi. Justru pasar awal tersebut harus menjadi ruang bagi pelaku usaha OAP untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
Afirmasi pasar juga penting untuk memperkuat posisi tawar produsen OAP. Keterbatasan modal, transportasi, informasi harga dan akses pasar sering membuat produsen kecil hanya mempunyai sedikit pilihan pembeli. Ketika kebutuhan rumah tangga mendesak, bisa jadi hasil produksi dapat terpaksa dijual dengan harga rendah. Keterbatasan pembiayaan juga dapat mendorong ketergantungan pada sumber pembiayaan informal yang membebani seperti rentenir.
Karena itu, membuka alternatif pasar berarti memberikan pilihan. Ketika produsen mempunyai akses kepada pembeli dengan mekanisme harga yang lebih wajar, posisi tawarnya meningkat. Dalam konteks ini, afirmasi pasar bukan sekadar persoalan perdagangan, tetapi juga bagian dari perlindungan dan penguatan ekonomi masyarakat khsusnya OAP sebelum benar-benar siap bersaing secara lebih terbuka. Dampaknya dapat menjangkau dimensi sosial ekonomi yang lebih luas.
Pasar yang lebih pasti menciptakan insentif untuk berproduksi, meningkatkan kualitas dan memperbesar usaha. Pendapatan rumah tangga dapat meningkat, kesempatan kerja terbuka, ekonomi kampung bergerak dan ketergantungan terhadap bantuan secara bertahap berkurang. Namun afirmasi tidak boleh menciptakan ketergantungan baru. Pemerintah tidak harus menjadi pembeli selamanya. Pasar pemerintah hanyalah salah satu pintu awal, bukan tujuan akhir. Afirmasi harus secara bertahap membuka hubungan dengan toko, hotel, restoran, perusahaan swasta, koperasi, BUMD, pasar antarkabupaten hingga jaringan perdagangan yang lebih luas.
Keberhasilan afirmasi justru terlihat ketika ketergantungan terhadap pasar pemerintah semakin kecil karena produk OAP telah mampu menemukan dan mempertahankan pasarnya sendiri. Karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan ekonomi OAP juga harus bergeser. Jangan hanya menghitung bantuan yang disalurkan, kelompok yang dibentuk atau anggaran yang terserap. Ukurlah berapa usaha yang tetap berjalan, produk yang terjual dengan harga layak, pendapatan yang meningkat, kesempatan kerja yang tercipta, dan pelaku usaha OAP yang berhasil masuk serta bertahan di pasar komersial.
Produksi menciptakan barang dan jasa, pasar menciptakan transaksi, transaksi menghasilkan pendapatan, dan pendapatan yang berkelanjutan membuka jalan menuju kemandirian. Afirmasi pasar bukan perlindungan permanen, melainkan instrumen transisi. Keberpihakan yang sesungguhnya bukan membuat OAP terus bergantung pada afirmasi, tetapi menggunakan afirmasi untuk mengantarkan OAP sampai pada titik ketika mereka tidak lagi membutuhkannya yaitu menjadi mandiri.
