Oleh Victor Rumere
Doktor Ilmu Ekonomi-UNIPA Manokwari
Investasi sering datang membawa janji pembangunan melalui berbagai skema diantaranya lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di Tanah Papua, terdapat pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan, yaitu bagaimana mungkin pembangunan disebut berhasil apabila masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dengan tanahnya, justru tidak memiliki ruang yang memadai untuk menentukan masa depan wilayah tersebut?
Pertanyaan ini penting, karena tanah di Papua bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah identitas, sumber penghidupan, ruang kehidupan sosial, sekaligus warisan yang menghubungkan generasi sekarang dengan leluhurnya.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, investasi merupakan instrumen penting untuk memperluas kapasitas produksi, menciptakan kesempatan kerja, dan mendorong transformasi ekonomi daerah (Fatihudin, 2019).
Tanah Papua membutuhkan investasi yang produktif dan bertanggung jawab untuk memperkuat perekonomian lokal. Namun, investasi tidak boleh dipahami semata-mata sebagai keberhasilan mendatangkan modal. Nilai pembangunan yang sesungguhnya, justru terletak pada kemampuan investasi menciptakan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan hak, martabat, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.
Persoalan mendasarnya bukanlah memilih antara investasi dan hak adat. Keduanya dapat berjalan bersama apabila kebijakan pembangunan dibangun di atas kepastian hukum, pengakuan hak ulayat, dan hubungan kelembagaan yang berkeadilan. Sebaliknya, ketika investasi berjalan lebih cepat daripada pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, pembangunan berisiko menciptakan ketegangan sosial dan ketidakpastian yang justru merugikan semua pihak.
Ketika Kekuasaan Tidak Berada pada Posisi yang Setara
Salah satu tantangan mendasar tata kelola investasi di Tanah Papua adalah ketimpangan posisi tawar antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat. Pemerintah memiliki kewenangan regulasi dan perizinan. Investor memiliki modal, teknologi, dan akses informasi. Sementara itu, masyarakat adat memiliki legitimasi historis, sosial, dan kultural atas wilayah ulayatnya, tetapi belum tentu memiliki kemampuan negosiasi dan dukungan kelembagaan yang sebanding.
Ketimpangan tersebut menjadi persoalan ketika masyarakat adat hanya dilibatkan melalui sosialisasi atau konsultasi setelah keputusan strategis investasi pada dasarnya telah ditentukan. Kehadiran masyarakat dalam sebuah pertemuan belum tentu mencerminkan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Demikian pula, tanda tangan pada dokumen kesepakatan tidak otomatis membuktikan bahwa prosesnya telah berlangsung secara setara.
Pemikiran Sherry Arnstein (1969) tentang partisipasi masyarakat mengingatkan bahwa, terdapat perbedaan mendasar antara partisipasi simbolik dan partisipasi yang memberikan pengaruh nyata kepada warga. Dalam konteks Papua, prinsip ini mengandung pesan penting bahwa masyarakat adat tidak cukup hanya didengar, tetapi harus memperoleh kesempatan yang bermakna untuk memengaruhi keputusan yang menyangkut tanah dan sumber penghidupannya. Karena itu, ukuran keberhasilan konsultasi bukanlah banyaknya pertemuan atau daftar hadir yang terkumpul, melainkan sejauh mana aspirasi, keberatan, dan kepentingan masyarakat adat benar-benar memengaruhi keputusan investasi.
Kepastian Hukum Harus Berjalan Bersama Legitimasi Adat
Investasi membutuhkan kepastian hukum. Namun, kepastian hukum tidak semestinya dipersempit menjadi kelengkapan izin administratif. Dalam masyarakat yang memiliki sistem penguasaan tanah berdasarkan hukum adat, legitimasi sosial merupakan dimensi penting yang harus diperhatikan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, telah sangat jelas memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dengan persyaratan yang ditentukan konstitusi. Kerangka Otonomi Khusus Papua juga memberikan dasar penting bagi perlindungan hak masyarakat adat.
Dengan demikian, harmonisasi kebijakan investasi dan hak ulayat membutuhkan keterhubungan antara pengakuan masyarakat adat, administrasi pertanahan, tata ruang, dan sistem perizinan. Ketidakjelasan mengenai pemegang hak, batas wilayah ulayat, serta kewenangan memberikan persetujuan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun investor.
Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, Douglass North (1990) menjelaskan pentingnya institusi dalam membentuk insentif dan mengurangi ketidakpastian ekonomi. Relevansinya bagi Papua sangat jelas, bahwa investasi yang mengabaikan legitimasi adat berisiko menghadapi persoalan sosial, sengketa penguasaan tanah, dan meningkatnya biaya penyelesaian konflik. Oleh karenanya, pengakuan hak ulayat seharusnya dipandang sebagai bagian dari fondasi kepastian investasi, bukan sebagai hambatan pembangunan.
Dari Konsultasi Formal Menuju Kemitraan yang Bermakna
Pendekatan collaborative governance atau tata kelola kolaboratif menawarkan perspektif untuk mempertemukan kepentingan pemerintah, investor, dan masyarakat adat. Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan desain kelembagaan yang inklusif dalam proses kolaborasi.
Bagi Tanah Papua, pendekatan tersebut harus dimulai dengan pengakuan bahwa masyarakat adat merupakan subjek pembangunan, bukan sekadar penerima dampak investasi. Keterlibatan mereka perlu dimulai sejak perencanaan, dilanjutkan dalam perundingan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan.
Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, menjadi rujukan penting untuk membangun proses tersebut. Masyarakat adat perlu memperoleh informasi yang lengkap, waktu musyawarah yang memadai, serta kebebasan menyampaikan persetujuan atau keberatan. Penerapannya harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan karakteristik kegiatan investasi.
Namun, kolaborasi tidak boleh berhenti pada pertemuan multipihak. Perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat yang terdampak perlu memperoleh ruang partisipasi. Kelembagaan adat juga harus memiliki legitimasi yang jelas, sehingga keputusan tidak hanya mewakili kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Investasi Harus Meninggalkan Kesejahteraan, Bukan Sekadar Jejak Proyek
Keberhasilan investasi pada akhirnya harus terlihat dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan tidak cukup diukur dari nilai modal yang masuk, luas wilayah yang dimanfaatkan, atau jumlah proyek yang beroperasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat adat memperoleh kesempatan kerja, penguatan usaha lokal, perlindungan lingkungan, dan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Kompensasi finansial sesaat tidak selalu sebanding dengan hilangnya akses terhadap sumber penghidupan dalam jangka panjang.
Karena itu, hubungan investasi dengan masyarakat adat perlu diarahkan pada pembagian manfaat ekonomi yang adil, pengembangan UMKM dan koperasi lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok investasi. Manfaat ekonomi tersebut tetap tidak dapat menggantikan kewajiban penghormatan terhadap hak ulayat.
Terdapat tiga agenda mendesak yang patut diprioritaskan pemerintah daerah di Tanah Papua. Pertama, mempercepat identifikasi dan pemetaan partisipatif wilayah ulayat serta memperkuat pengakuan hak masyarakat adat sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Kedua, membangun mekanisme kolaborasi yang memiliki mandat jelas, transparan, dan menjamin partisipasi bermakna sejak tahap perencanaan investasi. Ketiga, memastikan setiap kesepakatan investasi memiliki pengaturan pembagian manfaat, perlindungan lingkungan, pengawasan bersama, dan penyelesaian pengaduan yang dapat diakses masyarakat.
Ketiga langkah tersebut membutuhkan komitmen pemerintah, tanggung jawab investor, dan penguatan kapasitas kelembagaan adat. Kolaborasi bukan berarti menghilangkan perbedaan kepentingan, melainkan membangun mekanisme yang adil untuk mempertemukannya.
Pada akhirnya, masa depan pembangunan Tanah Papua tidak seharusnya ditentukan oleh pertentangan antara investasi dan hak adat. Keduanya harus menjadi bagian dari agenda pembangunan yang saling memperkuat. Investasi yang baik bukan hanya investasi yang memperoleh izin, tetapi juga yang menghormati hak, membangun kepercayaan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebab, pembangunan yang benar-benar maju bukan sekadar mengubah wajah suatu wilayah, melainkan memastikan masyarakat yang hidup di dalamnya tidak kehilangan hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Semoga,
an masa depannya sendiri. Semoga,
