TELUK BINTUNI, Mangrove.id| Tahun 2023, menjadi bukti keberhasilan Pemda Teluk Bintuni dalam menjawab tantangan pembangunan.
Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Petrus Kasihiw-Matret Kokop, terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan lewat kebijakan yang pro rakyat.
Sesuai data, angka kemiskinan penduduk di kabupaten Teluk Bintuni berhasil diturunkan dari 29,39 persen di tahun 2021, menjadi 28,24 persen di tahun 2023.
Dengan demikian, angka kemiskinan di kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,91 persen.
Salah satu program unggulan Pemda Teluk Bintuni dalam rangka mencetak generasi Teluk Bintuni yang berdaya saing. P2TIM-TB
Penurunan angka kemiskinan tersebut, menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di kabupaten Teluk Bintuni semakin meningkat dan capaian target RPJMD 2021 telah terlampaui.
“Kita perlu memahami bahwa kemiskinan itu multi dimensi, masalah kemiskinan bukan hanya menjadi permasalahan di kabupaten Teluk Bintuni, tapi menjadi tantangan di seantero Tanah Papua,” jelas Bupati Kasihiw saat membacakan pidato nota pengantar LKPj di sidang paripurna DPRD Teluk Bintuni, Selasa (10/9).
Bupati mengatakan, terkait angka kemiskinan perlu dipahami secara baik penyebab terjadinya kemiskinan di Teluk Bintuni. Salah satunya, karena pembentukan angka garis kemiskinan, sangat dipengaruhi oleh inflasi yang juga masih tinggi.
Selain inflasi, kata Bupati, kemiskinan juga disebabkan oleh ketimpangan wilayah dan ketimpangan ekonomi serta produktivitas masyarakat yang masih rendah.
Bahkan, ditemukan adanya indikasi sebagian penduduk belum mampu berjuang memperbaiki kualitas hidupnya.
“Hal ini berkaitan dengan mental seseorang yang tidak berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun telah mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah,” ungkap Bupati.
Sambung mantan Kepala Bappeda Tambrauw itu, kemiskinan itu lebih disebabkan oleh masalah produktivitas setiap penduduk, banyak yang tidak mau disebut sebagai orang miskin, karena merasa memiliki dusun dan tanah adat yang luas.
Namun menurut Bupati, tanah adat dan dusun tersebut tidak atau belum produktif, sehingga menyebabkan tidak adanya pendapatan tetap untuk membiayai kebutuhan hidup.
Di satu sisi, pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program kerakyatan antara lain: pendidikan bebas biaya, kesehatan bebas biaya, bantuan modal usaha, bantuan perumahan, program padat karya, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, Jamkesda, subsidi, bantuan mahasiswa dan bantuan sosial lainnya.
“Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Teluk Bintuni menurun dari 4,73 persen pada tahun 2021, menjadi 3,52 persen pada tahun 2023. Penurunan ini ditandai dengan dilaksanakannya berbagai proyek strategis dan didirikannya Pusat Pelatihan Teknis Industri dan Migas di kabupaten Teluk Bintuni,” ulasnya.
Selama beroperasi, P2TIM telah berhasil melatih sekitar 1.300 tenaga semi skil dengan keahlian sebagai scaffolding, welder, electrical, rigger dan pipefitter, yang sampai saat ini sudah bekerja di berbagai perusahaan nasional bahkan mancanegara.
“Termasuk yang bekerja di proyek tangguh,” tuntas Bupati yang juga bakal calon wakil gubernur Papua Barat Daya.
Sebagai info tambahan, Indeks Gini (gini ratio) di Teluk Bintuni, tahun 2022 berada pada angka 0,377 dan pada tahun 2023 berada di angka 0,383. (wanma)
