SORONG, mangrove.id| Meningkatnya dinamika sosial dan pembangunan di wilayah Sorong Raya, Provinsi Papua Barat Daya butuh perhatian semua pihak, salah satunya lembaga masyarakat adat (LMA) Kota Sorong.
Dalam forum para-para masyarakat adat Mimbar Aspirasi Santai (MAS) Papua Bicara yang diselenggarakan LMA Provinsi Papua Barat Daya di Kabupaten Sorong, Sabtu (2/5/2026) Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong Thomas Malak angkat bicara.
Thomas Malak mengajak seluruh masyarakat Kota Sorong untuk menjadikan adat dan budaya sebagai jembatan kedamaian di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Menurut Ketua LMA Kota Sorong bahwa adat menjadi kunci penyelesaian masalah terkait dinamika sosial yang terjadi ditengah masyarakat.
“Kalau kita mau damai di Papua Barat Daya, kuncinya satu, kembalikan ke adat, hukum adat dan hukum pemerintah adalah jembatan alternatif untuk penyelesaian masalah di Papua Barat Daya ini. Adat Kami orang Moi itu diajarkan untuk saling hormat, dan kedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan budaya. Itu yang menurur saya, harus kita kedepankan,” tegas Thomas Malak di hadapan tokoh adat dan masyarakat yang hadir.
Menurut tokoh muda Malamoi ini, Papua Barat Daya yang terdiri dari banyak suku dan agama butuh satu benang merah untuk bersatu, adat dan budaya bisa menjadi perekat itu.
“Adat itu bukan milik suku tertentu saja. Nilai-nilai adat seperti gotong royong, musyawarah, dan sasi itu bisa dipakai semua orang asalkan pada tempatnya. Hal Itu sebagai jembatan menuju musyawarah agar bisa tercapai kedamaian bersama,” jelasnya.
Malak mencontohkan, setiap konflik di Sorong bisa diselesaikan lewat musyawarah, baik itu sengketa tanah, kecelakaan, maupun konflik antar kampung. “Kalau kita pakai adat, tidak ada yang merasa kalah. Semua menang karena damai,” ujarnya.
Thomas juga mengajak generasi muda, Intelektual, toko agama, toko adat, Sorong untuk tidak malu untuk mengedepankan cara-cara adat sebagai alternatif penyelesaian masalah di Papua Barat Daya. Ia menilai, jika anak muda tidak paham adat, maka jembatan kedamaian itu bisa putus.
“Anak muda harus jadi duta adat. Kalau adat punah, maka kedamaian juga ikut punah,”imbuhnya.
Thomas juga minta Pemerintah Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya menjadikan hukum adat sebagai dasar kebijakan yang berjalan bersama hukum pemerintah. Ia meminta agar setiap program yang berhubungan dengan adat dan budaya, kedua hukum ini harus berjalan bersama.
Ajakan Thomas Malak mendapat dukungan dari sejumlah tokoh adat yang hadir dan menyebut adat adalah identitas dan alat pemersatu.
“Kalau kita jaga adat, kita lestarikan budaya, maka sudah pasti kita jaga Papua Barat Daya. Kalau adat runtuh, kita semua runtuh,” katanya.
Ia berharap ajakan ini tidak hanya jadi wacana. LMA Kota Sorong berpesan, bahwa pemuda atau generasi muda, didalam pendidikan dasarnya, harus mengenal pendidikan adat dan budaya, agar nilai-nilai adat dan budaya tetap hidup dan jadi jembatan kedamaian.
“Adat itu jangkar. Kalau jangkarnya kuat, kapal Papua Barat Daya bisa melaju tanpa takut karam. Mari kita jaga bersama,” tambahnya. (rls)
