Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 7 Mar 2023 07:05 WIB ·

Secara Resmi Lahan Adat Seluas 16.299 Hektare DiBerikan Pada Marga Ogoney


 Secara Resmi Lahan Adat  Seluas 16.299 Hektare DiBerikan Pada Marga Ogoney Perbesar

Mangrove.id| Presiden Republik Indonesia melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan telah menyerahkan surat keputusan (SK) Hutan adat milik marga Ogoney di distrik Merdey kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat,Senin(6/3/2023).

Kepala distrik Mardey Yustina Ogoney, menyatakan dirinya bersama tim melakukan persiapan di tahun 2023 dikarenakan presiden RI akan menyerahkan sertifikat pengakuan hutan adat milik marga Ogoney
Masyarakat hukum adat marga Agoney kabupaten Teluk Bintuni yang sebelumnya telah mengajukan usulan kepada kementerian lingkungan Hidup dan kehutanan sejak 5 Oktober 2021

Akan tetapi permohonan tersebut masih dinantikan oleh masyarakat. Maka Yustina Ogoney selalu kepala distrik Merdey menyatakan dirinya selalu di tanya oleh masyarakat, sehingga berharap proses segera di percepat, Pungkas Yustina Ogoney

Keputusan menteri lingkungan Hidup dan kehutanan RI tentang penetapan status hutan adat marga Ogoney dalam wilayah Masyarakat hukum adat marga Ogoney pada suku Moskona seluas -+ 16.299 hektarehektare di distrik Merdey kabupaten Teluk Bintuni provinsi Papua Barat

Maka dengan demikian SK dengan nomor : SK. 8931/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/20/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
(Selalu tokoh perempuan dirinya berharap kepada bupati Teluk Bintuni melalui dinas terkait agar membuat program dalam rangka menjaga hutan adat pada wilayah setempat), Ujarnya.

Dengan adanya pengakuan hutan adat marga Ogoney maka wilayah hutan adat tersebut secara legal baik adat maupun negara, maka pada prinsipnya semua itu di kelola oleh masyarakat adat dari marga Ogoney. (Susi)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 293 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemkab Teluk Bintuni Berhasil Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem

13 Mei 2026 - 14:36 WIB

Kepala BPS Papua Barat apresiasi Pemkab Bintuni berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem.

Di Forum Miyajgema, Rheinhard Maniagasi Paparkan Isu Strategis 2026

10 Mei 2026 - 20:49 WIB

Gubernur Papua Barat Kejar Wewenang Perizinan Tambang Rakyat

9 Mei 2026 - 15:02 WIB

Gubernur Tegaskan Hasil Musrenbang 2027 Wajib Jadi Pedoman Seluruh Perangkat Daerah

8 Mei 2026 - 23:34 WIB

Kawal Program Strategis Pusat, Pangdam Soroti Pentingnya Sinergitas

8 Mei 2026 - 09:37 WIB

Angka Kemiskinan Papua Barat Terus Menurun, Pemprov Target 17,58 Persen di 2027

7 Mei 2026 - 09:29 WIB

Trending di Pemerintahan
error: Content is protected !!