BINTUNI, Mangrove.id| KPU Teluk Bintuni menggelar rapat koordinasi pembahasan anggaran hibah Pilkada Tahun 2024 bagi PPD, PPS dan KPPS di 24 Distrik, bertempat di aula KPU Teluk Bintuni, distrik Bintuni Timur, Jumat (26/7/2024).
Ketua KPU Teluk Bintuni, Muh. Memed Makmur Alfajri dalam arahannya, meminta ketua dan sekretaris PPD dan PPS untuk sama-sama membahas anggaran operasionalnya.
“Terkait honornya PPD dan PPS, seluruh Indonesia nilainya sama semua. Hanya operasionalnya yang berbeda,” sebutnya.
Ia menambahkan, pihaknya sudah menerima masukan dari PPD dan PPS berkaitan dengan kondisi geografis Teluk Bintuni yang sangat berbeda dengan kabupaten yang lain. Hal ini, telah menjadi pertimbangan untuk menentukan besaran operasional.
Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Syahid Bin Muzaat menjelaskan, alasan pihaknya menghadirkan PPD dan PPS sebagai bentuk transparansi, karena berkaitan dengan pertanggungjawaban.
“Kita kumpulkan ketua dan sekretaris PPD dan PPS untuk evaluasi. Dikarenakan pada akhir bulan januari 2024 kita di priksa oleh BPK-RI. Dalam satu bulan penuh BPK-RI memeriksa anggaran di tahun 2023 ada SPJ yang belum dilaporkan,” ungkap Syahid.
“Kenapa kita libatkan PPD dan PPS agar bisa berkordinasi PPS dan PPD agar saling membantu tepat waktu dalam menyampaikan laporan,” tambahnya menutup. (wanma)
