MANOKWARI, mangrove.id| Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan arah pembangunan strategis untuk periode 2025-2029 dengan visi besar mewujudkan “Papua Barat Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri”.
Kebijakan ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan kemanusiaan dan pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah di Bumi Kasuari itu.
Berdasarkan data capaian pembangunan, Pemerintah Provinsi Papua Barat mencatat sejumlah tantangan krusial. Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 68,48 pada 2025, nyatanya tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi, di angka 19,58 persen tahun 2025.
Sedikitnya ada tujuh isu strategis yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat, meliputi:
- Rendahnya akses dan kualitas pelayanan dasar serta perlindungan sosial, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan.
- Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal, serta tingginya angka kerawanan pangan.
- Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah dan pusat pertumbuhan yang mendukung pelayanan publik dan ekonomi
- Belum optimalnya mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan
- Masih rendahnya efektivitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, kapasitas aparatur, dan implementasi Otsus
- Masih rentannya stabilitas sosial dan politik akibat belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan keamanan
- Rendahnya efektivitas kebijakan pembangunan berbasis inklusivitas dan keadilan sosial bagi kelompok rentan dan marjinal
“Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyusun tujuh program prioritas pembangunan untuk tahun 2026,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat, Rheinhard C. Maniagasi, S.STP, M.Si saat mewakili Gubernur di kegiatan Kajian Strategis Pemetaan Permasalahan Kemanusiaan di Papua yang diprakarsai Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) di Manokwari, Senin (27/4/2026).
Rhein menguraikan, tujuh program tersebut antara lain: peningkatan akses dan kualitas layanan dasar serta perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, penguatan ekonomi daerah yang produktif, inklusif dan berbasis pangan lokal, serta penguatan ketahanan dan kemandirian pangan melalui pembangunan pertanian dan perikanan berkelanjutan.
“Penguatan ketahanan sosial, budaya, serta stabilitas dan keamanan daerah, percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berbasis digital, optimalisasi pemanfaatan dana Otsus untuk permberdayaan OAP dan pemerataan pembangunan, serta peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah untuk pemeratan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi,” ulasnya.
Dalam program pembangunan kedepan, ia menyebut, fokus utama Pemerintah terletak pada peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan melalui penguatan fasilitas medis, penyediaan obat, serta peningkatan kompetensi tenaga medis lokal dengan afirmasi bagi OAP.
Selain itu, percepatan penurunan stunting melalui integrasi lintas sektor dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal menjadi prioritas dalam memperkuat ketahanan sumber daya manusia.
“Di sektor ekonomi, Pemerintah mendorong penguatan ekonomi daerah yang produktif dan inklusif dengan mengoptimalkan dana Otsus untuk pemberdayaan masyarakat adat,” sambung mantan Kaban Kesbangpol Teluk Bintuni tersebut.
Lebih lanjut alumni IPDN Angkatan 2008 itu menerangkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah menentukan sejumlah sasaran dari arah kebijakan pembangunan dalam lima tahun, diantaranya: meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, menurunnya angka prevalensi stunting, meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan dan meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, masyarakat inklusif serta perlindungan jaminan sosial yang adaptif.
Serta, meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif baik laki-laki, perempuan dan kelompok disabilitas, meningkatnya pengembangan ekonomi lokal masyarakat dan kampung, meningkatnya resiliensi bencana dan perubahan iklim, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi OAP, meningkatnya kesejahteraan keluarga OAP.
“Tersedianya data terpilah OAP sebagai basis kebijakan pembangunan Otsus serta peta administrasi pemerintahan dan wilayah adat,” pungkasnya. (len)
