BINTUNI, Mangrove.id| Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Teluk Bintuni khususnya Tujuh Suku merupakan harta warisan yang perlu dijaga dan dirawat.
Sikap toleransi yang dimiliki orang Tujuh Suku, mampu menunjukkan bahwa perbedaan bahasa dan budaya, tak menjadi alasan membangun dinding pemisah.
Bahkan, filososi Agama Keluarga menjadi salah satu bukti nyata, sehingga Tanah Sisar Matiti dijuluki miniaturnya NKRI.
Perbedaan-perbedaan yang ada, perlu dimaknai seluruh elemen masyarakat sebagai sumber daya yang digunakan untuk membangun sebuah kekuatan besar, dalam rangka mempercepat pembangunan.
“Meskipun ada dinamika yang sering kita temui, tapi kabupaten ini beda dengan daerah lain. Orang tidak pernah membenci sampai-sampai terjadi konflik. Itu karena kearifan yang kita miliki, sebagai warisan leluhur,” ucap Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw kepada wartawan, Rabu (11/9).
Dengan harmonisnya hubungan tersebut, Bupati mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali, Suku Papua lainnya dan Suku Nusantara, untuk sama-sama menjaga kabupaten ini sebagai rumah bersama.
“Jadi kita semua punya tugas menjaga kabupaten ini sebagai rumah bersama. Karena kabupaten ini, bukan sekadar kabupaten biasa. Ini rumah kita bersama,” imbau Bupati.
Disatu sisi, Bupati menyebut, kabupaten Teluk Bintuni di mata nasional dan dunia, merupakan daerah yang sangat penting. Sebab, kekayaan alamnya yang melimpah.
“Kabupaten ini terkenal di mata dunia, di mata nasional karena kekayaan alam yang dimiliki. Bisa dibilang kita kasih makan orang di luar sana, tapi kita masih miskin,” keluhnya.
Menyadari hal itu, Bupati berpesan, seluruh elemen di daerah ini harus bersatu padu dan berjuang bersama-sama. Dengan mendorong pemerintah pusat dan provinsi, untuk memberikan dukungan kepada Teluk Bintuni.
Sebab itu, Bupati mengungkapkan, di masa kepemimpinannya, pemerintah intens menghadirkan investasi masuk kesini. Sebab, dengan demikian diharapkan bisa menjadi solusi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kenapa kami sangat intens untuk menghadirkan investasi masuk kesini? Karena kami harapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat khususnya para pemilik hak ulayat,” kata Bupati.
Bupati mencontohkan, masyarakat sembilan marga pemilik hak ulayat di Sumuri, pemerintah sudah mengupayakan kompensasi yang nilainya lebih banyak dari dana Otsus untuk satu tahun anggaran di APBD Teluk Bintuni.
Inilah menurut Bupati, menjadi bukti nyata bahwa pemerintah dibawah kepemimpinannya menunjukkan niat baik demi kepentingan masyarakat.
“Kedepannya, terobosan-terobosan ini yang harus kita buat, supaya masyarakat adat menikmati hasilnya. Supaya mereka tidak lagi ribut-ribut, tidak antri-antri lagi di kantor bupati. Dan ini kembali lagi bagaimana kita bisa membuat regulasi-regulasi yang berpihak kepada masyarakat,” pungkas Bupati. (wanma)
