Mangrove.id| Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni menggelar rapat koordinasi dengan dua Pemerintah Distrik yakni, Distrik Bintuni dan Distrik Manimeri, Kamis (14/7/2022), di ruang rapat KPU Teluk Bintuni.
Rapat yang dipimpin Ketua KPU Teluk Bintuni, Herry Arius Salamahu ini dihadiri Kepala Distrik Bintuni, Mozes Koropasi beserta dua Lurah, serta diikuti sejumlah komisioner KPU lainnya.
Ketua KPU yang dijumpai Wartawan usai rapat, menerangkan, rapat yang dilaksanakan pihaknya berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dimutakhirkan.
Untuk itu, Ketua KPU menjelaskan, sebelum pemutakhiran dilakukan (verifikasi faktual), perlu diadakan koordinasi bersama Pemerintah Distrik guna konsolidasi data di lapangan.
“Kendala di lapangan biasanya, ada nama yang sudah meninggal tapi masih terdaftar, lalu ada juga nama yang ganda serta data-data yang tidak jelas. Itulah, menurut kami penting, untuk bersama Pemerintah Distrik melihat hal ini,” terang Ketua KPU.
Lebih dari itu, Ketua KPU menuturkan, dengan melibatkan Pemerintah Distrik sehubungan dengan data pemilih, maka dalam rangka verifikasi faktual nanti, pihaknya optimis akan mendapat dukungan dari Pemerintah Distrik.
“Sesuai rencana kami, dalam bulan ini kami sudah turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual. Akan tetapi, soal tanggal berapa, kami belum bisa pastikan sebab masih ada hal-hal yang harus kami koordinasikan dengan Pemerintah berkaitan dengan operasional,” ungkap Ketua KPU.
Sementara, Kepala Distrik Bintuni, Mozes Koropasi menyatakan, pihaknya selalu siap mendukung suksesnya penyelanggaraan Pemilu 2024 mendatang. Oleh sebab itu, Koropasi menyatakan, selaku pemerintah di level distrik, pihaknya akan berupaya maksimal.
Koropasi menjelaskan, sejak dirinya dimutasikan ke Distrik Bintuni, maka ada hal-hal yang harus dilaksanakan sebagaimana petunjuk Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT, salah satunya berkaitan dengan suksesi Pesta Demokrasi tahun 2024.
“Saat rapat bersama KPU, kami mendapat informasi bahwa DPT ini ternyata masih banyak masalah. Dan, kami sudah sampaikan bahwa pada prinsipnya kami siap mendukung,” ungkap Koropasi kepada Wartawan, yang dijumpai usai rapat.
Meski berkomitmen mendukung sinkronisasi data di lapangan, Koropasi mengungkapkan, secara teknis pihaknya juga belum bisa memastikan langkah-langkah apa yang akan diambil. Sebab jelas Koropasi, berkaitan dengan operasional di lapangan, pihaknya harus meminta petunjuk Pimpinan terkait anggaran.
“Saat kami lihat dalam DPA kami, anggaran untuk itu tidak ada. Karena ini tergolong prioritas, maka kami akan laporkan kepada Pimpinan sehingga kami bisa dibantu, sehingga kami bisa kerjasama dengan KPU,” tandas Koropasi. (Wanma)
