MANOKWARI, mangrove.id| Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si resmi mengeluarkan edaran tentang kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Bulan Suci Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 serta Hari Raya Paskah Tahun 2026.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat, Rheinhard C. Maniagasi, S.STP, M.Si yang dikonfirmasi Wartawan, membenarkan surat edaran tersebut.
Ia menyebut, surat edaran bernomor 100/3.4.1/374/GPB/III/2026, telah resmi sejak ditandatangani Gubernur Papua Barat pada tanggal 11 Maret 2026.
Guna memastikan implementasi SE ini, ia mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan para pimpinan daerah dan seluruh elemen di Provinsi Papua Barat agar edaran ini bisa berjalan dengan baik.
“Kami akan melaporkan kepada pimpinan jika ada hal-hal tertentu yang berhubungan dengan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan edaran itu,” ucap Maniagasi saat wawancara di Manokwari, Jumat (13/3/2026).
Di kesempatan ini, Rhein berharap instansi terkait serta seluruh elemen masyarakat se Provinsi Papua Barat untuk berkolaborasi, demi suksesnya penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana isi dari SE tersebut.
“Mari kita bersama-sama meningkatkan toleransi, meningkatkan tenggang rasa di antara kita, kita sama-sama menjaga situasi kamtibmas di Provinsi Papua Barat tetap kondusif saat menjelang, pelaksanaan dan setelah beberapa perayaan hari keagamaan,” imbaunya.
Atas nama Pemprov Papua Barat, mantan Kepala Badan Kesbangpol Teluk Bintuni itu, mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 serta Hari Raya Paskah bagi seluruh umat yang merayakan.
“Kami sangat berharap adanya kebersamaan kita untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Papua Barat supaya semua rangkaian hari raya yang akan kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik, penuh kebahagian dan sukses,” pungkasnya yang juga alumni IPDN lulusan 2008.
Dalam SE tersebut, terdapat 10 poin yang menjadi perhatian seluruh pimpinan daerah di Provinsi Papua Barat, yakni:
1. Melaksanakan koordinasi antar unsur Forkopimda Kabupaten serta seluruh pemangku kepentingan yang terkait untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan gangguan termasuk pada titik-titik yang berpotensi rawan bencana sesuai karakteristik wilayah masing-masing;
2. Mendukung dan 7memastikan kelancaran arus lalu lintas, terutama pada daerah-daerah asal, pelintasan dan daerah tujuan, serta memastikan kelancaran distribusi logistik dan barang pangan pokok masyarakat termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan barang penting lainnya selama penyelenggaraan perayaan hari keagamaan tersebut diatas;
3. Mengkoordinir Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya dalam rangka pengendalian Inflasi di Kabupaten;
4. Membentuk Posko Terpadu Pengamanan pada Rumah Ibadah, Objek Wisata, Dan Objek Vital Nasional bersama Forkopimda Kabupaten dan Stakeholder terkait untuk mengoordinasikan kesiapsiagaan serta melakukan sinergi, fasilitasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan sejak H-7 sampai dengan H+5 penyelenggaraan perayaanhari keagamaan;
5. Menjaga ketentraman dan ketertiban umum, diantaranya :
a. Melakukan pengaturan dan pengawasan serta memastikan ketertiban dan keselamatan di objek wisata, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, dan ruang publik lainnya yang berpotensi mengawali lonjakan pengunjung;
b. Pelibatan unsur TNI/POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja, guna menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat.
6. Mempersiapkan mitigasi resiko kejadian Bencana Alamdan Bencana Non Alam, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Memetakan potensi bencana alam dan non alam di Kabupaten se-Provinsi Papua Barat, mengoordinasikan langkah kesiapsiagaan bersama instansi terkait, menyusun rencana kontijensi, melaksanakan gladi kesiapsiagaan, menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) multi sektor, serta memastikan kesiapan dan optimalisasi jalur evakuasi di daerah rawan bencana agar respon dan mitigasi dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
b. Mengoptimalkan kesiapsiagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan termasuk peningkatan patroli pencegahan pada kawasan pemukiman yang ditinggalkan masyarakat selama libur panjang.
c. Pemeriksaan potensi bahaya kebakaran pada fasilitas umum dan lokasi Ibadah.
7. Pelibatan unsur TNI/POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja, Ormas Keagamaan, Ormas Kepemudaan dalam pelaksanakan pengamanan Rumah Ibadah menjelang penyelenggaraan perayaan keagamaan;
8. Distributor dan pengecer agar menghentikan penjualan sementara Minuman Beralkohol (Minol) sejak H-3 sampai dengan H+3 penyelenggaraan perayaan hari keagamaan dan melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan terhadap peredaran Minuman Beralkohol (Minol) di Kabupaten se-Provinsi Papua Barat guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta mencegah meningkatnya Tindak Kriminalitas, Kecelakaan Lalu Lintas dan Dampak Negatif Lainnya;
9. Meningkatkan Peran Aktif Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda melalui Komunikasi Sosial dalam rangka menjaga Kondusifitas Kabupaten se-Provinsi Papua Barat;
10. Agar melaporkan pelaksanaan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten se-Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat pada Kesempatan Pertama. (len)
