BINTUNI, Mangrove.id| Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Teluk Bintuni, Rheinhard C. Maniagasi menyebut urusan keamanan dan kenyamanan lingkungan menjadi domain TNI dan Polri secara institusi.
Oleh sebab itu, ia mengklaim dengan kolaborasi dua institusi negara penjaga keamanan itu telah berhasil dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di kabupaten Teluk Bintuni selama ini.
“Kinerja dari dua institusi ini, sudah kita rasakan manfaatnya. Dimana, kita merasakan aman dan nyaman. Sehingga aktivitas pemerintahan, keagamaan hingga perekonomian dapat berjalan dengan baik,” ujar Maniagasi saat memberi arahan bagi warga distrik Meyado, Jumat (3/5/2024).
Meskipun urusan keamanan menjadi domain TNI dan Polri, Akan tetapi, menurutnya keamanan dan kenyamanan lingkungan itu hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama.
“Ketika kita secara pribadi bisa hidup tertib sesuai aturan dan norma-norma yang berlaku, tentunya situasi kamtibmas akan kondusif,” sahutnya.
Keamanan Jelang Pemilu Kepala Daerah 2024
Di kesempatan itu, ia pun mengimbau seluruh pihak yang ada di distrik Meyado secara bersama-sama mendukung tahapan pemilu agar berjalan dengan baik. Dengan cara, mawas diri sehingga tidak menimbulkan riak-riak di lingkungan tempat tinggal.
Secara teknis kepemiluan, ia menjelaskan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk berada di dalam TPS, guna menyalurkan hak pilih. Sedangkan, pihak TNI dan Polri akan berada diluar TPS, untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses pemilu.
“Namun, ketika terjadi masalah di dalam TPS, pasti akan terbawa-bawa keluar juga, dan akan mengganggu situasi kamtibmas yang ada,” sebutnya.
Oleh karenanya, ia mengimbau, kepada seluruh masyarakat bersama-sama aparat distrik dan aparat kampung yang ada di wilayah distrik Meyado agar bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan jelang pemilukada 2024.
Ia pun berpesan, agar semua pihak menghindari tindakan-tindakan yang merugikan, serta tidak membagikan postingan-postingan di media sosial yang bersifat ujaran kebencian dan berita hoax.
“Perlu kita pahami bahwa demokrasi itu adalah hak setiap warga negara, silahkan gunakan hak politik kita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pesannya.
Kepada aparat pemerintah distrik dan kampung sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, ia berpesan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens bersama tokoh-tokoh yang ada di wilayahnya masing-masing.
“Supaya kita pastikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal kita tetap kondusif, menjelang pemilukada tahun 2024,” pungkasnya. (wanma)
