Oleh : Praktisi Hukum, Pither Ponda
Pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan inti dari proses penegakan hukum. Dalam praktik, pembuktian tipikor jauh lebih kompleks dibanding tindak pidana biasa karena korupsi umumnya dilakukan secara tersembunyi, sistematis, menggunakan dokumen administratif, transaksi keuangan, serta melibatkan jaringan kekuasaan.
Praktisi Hukum, Pither Ponda menyatakan secara yuridis, sistem pembuktian perkara korupsi tetap tunduk pada ketentuan KUHAP, tetapi UU Tipikor memberikan beberapa karakteristik khusus, terutama terkait alat bukti elektronik, audit kerugian negara, pembalikan beban pembuktian terbatas, pembuktian gratifikasi, pembuktian korporasi, penelusuran aset dan aliran dana.
Sistem Pembuktian dalam Tipikor Indonesia menganut sistem, Negatief Wettelijk Bewijs Theorie. Artinya hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila, terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Karena itu, dalam perkara korupsi alat bukti saja tidak cukup, juga keyakinan subjektif hakim saja juga tidak cukup. Harus ada kombinasi keduanya.
Pither Ponda menjelaskan Alat Bukti dalam Perkara Korupsi, Menurut KUHAP dan UU Tipikor, alat bukti meliputi, keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa; alat bukti elektronik.
Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara korupsi, dapat berasal dari pegawai pemerintah, auditor, pihak swasta, rekanan proyek, bawahan terdakwa, whistleblower. Keterangan saksi juga harus, relevan, konsisten juga saling bersesuaian.
Terkait Keterangan Ahli digunakan untuk menjelaskan aspek teknis. Contoj ahli keuangan negara; ahli pengadaan barang dan jasa, ahli digital forensik, atau ahli konstruksi. Bukti Surat dan Dokumen, juga merupakan alat bukti yang sangat dominan dalam perkara korupsi. Alat bukti elektronik dalam UU Tipikor mengakui alat bukti elektronik. Misalnya email, chat WhatsApp, rekaman pembicaraan, transfer elektronik.
Dalam perkara suap sering ditemukan chat pembagian fee, rekaman percakapan penentuan proyek dan transfer ke rekening nominee. Alat bukti elektronik harus diperoleh secara sah dan dapat diverifikasi secara forensik.
Petunjuk diperoleh dari persesuaian alat bukti, fakta persidangan dan hubungan logis antar bukti. Contoh Konkret terdakwa menandatangani kontrak, proyek gagal, rekening terdakwa meningkat signifikan, terdapat komunikasi dengan kontraktor.
Maka dari hubungan fakta tersebut terbentuk petunjuk adanya korupsi. Sedangkan Keterangan terdakwa bukan alat bukti tunggal, namun dapat memperkuat alat bukti lain. Misalnya terdakwa mengakui menerima uang, terdakwa mengakui mengetahui pengaturan proyek.
Pembuktian Unsur Unsur Korupsi Secara Konkret, menurut Pither Ponda, dalam praktiknya, pembuktian harus diarahkan pada setiap unsur delik. Pembuktian unsur “Melawan Hukum”, harus dibuktikan bahwa tindakan bertentangan dengan undang-undang, melanggar prosedur, menyimpang dari kewenangan. Pembuktian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dibuktikan terdakwa memiliki jabatan, kewenangan digunakan menyimpang, terdapat tujuan menguntungkan pihak tertentu.
Pembuktian Unsur Memperkaya Diri harus dibuktikan adanya keuntungan ekonomis. Tidak harus uang ditemukan secara fisik. Ditemukan transfer ke rekening keluarga, pembelian aset mewah, peningkatan kekayaan tidak wajar. Pembuktian kerugian negara merupakan unsur sangat penting. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 kerugian negara harus nyata, konkret, dan dapat dihitung.
Pembuktian konkret dalam perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan secara objektif, sistematis, berbasis alat bukti sah, berbasis hubungan kausal, memperhatikan due process of law. Pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya kerugian negara, tetapi harus dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, adanya penyalahgunaan kewenangan. Adanya keuntungan yang diperoleh pelaku, hubungan tindakan dengan kerugian negara dan terpenting niat jahat (mens rea).
Dengan adanya perkembangan hukum modern, pembuktian korupsi kini semakin menekankan follow the money, asset recovery, audit forensik, pembuktian elektronik dan pertanggungjawaban korporasi.
