BINTUNI, Mangrove.id| Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Alimudin Baedu menjabarkan program prioritas Pemda Teluk Bintuni dalam forum OPD, Senin (6/5/2024).
Ia merinci, sedikitnya ada sembilan program prioritas yang ditetapkan, sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw-Matret Kokop dalam periode kedua.
Dari kiri: Asisten II Sekda Teluk Bintuni, Putu Suratna, Kepala Bappelitbangda Teluk Bintuni, Alimudin Baedu dan Asisten III Sekda Teluk Bintuni, Izaac Laukoun saat menabuh tifa bersama, tanda dibukanya kegiatan forum OPD di aula kantor Bappelitbangda Teluk Bintuni, Senin.
“Visi kita satu, misi kita sekitar enam, dengan prioritas utamanya ada sembilan program. Dan program lanjutannya sekitar 25 program,” rincinya.
“Kalau itu tidak dipatuhi, tidak dipedomani, maka kita pasti bekerja tidak maksimal,” sambungnya.
Visi dan misi kepala daerah dengan program-program turunannya, ia menegaskan telah melalui proses perencanaan yang sangat matang.
Semuanya itu, ia mengklaim sebagai langkah konkrit pemerintah untuk menjawab kompleksitas tantangan pembangunan yang ada, dengan cakupan wilayah yang sangat luas.
“Oleh karena itu, saya mengharapkan kita sama-sama berdialog secara baik. Jangan ada lagi ada di otak kita itu, cuma kepentingan-kepentingan saja. Tapi baca kebutuhan rakyat, baca persoalan-persoalan yang ada, baca masalah-masalah yang ada,” lugasnya.
Program Mitigasi Bencana
Ia mengatakan, kabupaten Teluk Bintuni memiliki sejumlah wilayah dengan potensi bencana alam, yang mesti menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini OPD terkait.
Oleh sebab itu, ia sangat berharap melalui momen ini, OPD-OPD terkait memanfaatkannya untuk merancang program yang bersifat mitigasi.
“Ada potensi bencana alam di kabupaten ini. Pemangku kepentingan, khususnya OPD yang bekerja di bidang itu, harus memahami,” imbuhnya.
Hal ini kata dia, telah juga tercatat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dimana disebutkan bahwa potensi bencana banjir dan tanah longsor memiliki kecendrungan terjadi tiap tahun.
“Nah, mari teman-teman OPD kita berjalan bersama-sama dengan distrik. Untuk itu, pemerintah distrik juga wajib memberikan informasi yang jelas dan tepat,” pesannya.
“Sehingga nanti, didalam penyusunan dokumen RKPD, Renja OPD yang akan digabung dokumen itu. Agar lebih terarah,” pungkasnya sembari meminta atensi seluruh OPD untuk mengevaluasi 1.303 program yang diusulkan di tahun 2025 mendatang. (wanma)
