MANOKWARI, mangrove.id| Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Caritas (BEM UNCRI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat (AMPAR) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan lampu merah Makalew, distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Senin (16/11/2026) sekira pukul 10.51 WIT.

Tak hanya membawa pengeras suara, massa aksi juga membawa pamflet bertuliskan “Otsus atau merdeka”, “rakyat Papua bukan tumbal kekuasaan”, “Otsus milik rakyat Papua bukan Jakarta”, serta “Kami Mahasiswa Papua Barat menolak pemotongan DBH Migas Otsus Papua Barat Rp2,8 triliun turun hingga Rp495,7 miliar”.

Aksi yang berlangsung beberapa jam itu dikoordinir Thomas Sanadi (Korlap). Dalam orasinya, ia menilai kebijakan Pemerintah Pusat terkait pemotongan 81 persen DBH Migas Otsus Papua Barat Tahun 2027 telah mengabaikan hak dan kepentingan daerah atas hasil pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, khususnya Bab IX tentang Keuangan dan Pasal 34.

Karenanya, pihaknya mendesak Pemerintah Pusat meninjau kembali kebijakan pemotongan DBH Migas serta mengembalikan alokasi dana sesuai ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2021. Mereka juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat melibatkan mahasiswa dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan DBH Migas.

Selain isu DBH Migas, mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni: evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis, perbaikan tata kelola ekonomi yang berkeadilan, penanganan bencana secara cepat dan komprehensif, evaluasi dan pencabutan Proyek Strategis Nasional yang merugikan rakyat, penegakan HAM dan penyelesaian kasus HAM masa lalu, penguatan kewenangan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, serta penarikan militer dari ruang-ruang sipil.
Sementara, Wakil Ketua I DPRP Papua Barat, Petrus Makbon yang menerima aspirasi mahasiswa, menyatakan menerima dan menampung aspirasi serta tuntutan massa terkait penolakan pemotongan DBH Migas Papua Barat sebesar 81 persen untuk Tahun Anggaran 2027.
DPRP akan menindaklanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan pihak terkait, serta mendorong agar tuntutan mahasiswa menjadi bahan pembahasan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan daerah.
Aksi berlangsung tertib hingga pukul 14.00 WIT. Massa sempat menunggu perwakilan MRP PB untuk penyerahan aspirasi, lalu membubarkan diri setelah mediasi dan imbauan dari AKP Hanny J. O. Salamena, S.H., M.H. (Kabag Ops Polresta Manokwari). Pengamanan melibatkan personel Polresta Manokwari, Satuan Brimob Polda Papua Barat, serta Apintel TNI-Polri. (len)
























Hari ini : 22
Kemarin : 1149
Total Kunjungan : 65144
Hits Hari ini : 25
Who's Online : 4