MANOKWARI, mangrove.id| Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Ia meminta agar seluruh ego sektoral, kepentingan pribadi, maupun perbedaan pendapat segera dikesampingkan demi fokus pada percepatan pembangunan masyarakat.
Pesan tersebut ditegaskan Gubernur saat membuka Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diselenggarakan di Manokwari, Selasa (5/5/2026).
Gubernur Dominggus menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kesatuan pandangan antar instansi. Ia mengajak seluruh pimpinan dan staf perangkat daerah untuk mulai membangun sinergi yang lebih solid.
“Sudah saatnya kita duduk bersama dan bersungguh-sungguh menyamakan persepsi guna membangun masyarakat kita di Papua Barat yang kita cintai ini,” tegas Gubernur.
Menurutnya, forum ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk mengenyampingkan kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat menghambat jalannya program pemerintah.
Selain menekankan kesatuan visi, Gubernur juga menginstruksikan agar rancangan kerja setiap perangkat daerah harus selaras dengan rancangan awal RKPD. Ia tidak ingin ada program yang berjalan sendiri tanpa arah kebijakan yang jelas.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan, bahwa Program prioritas harus memiliki indikator kinerja (input, output, dan outcome) yang terdefinisi dengan jelas. Dan juga, perencanaan program wajib memperhatikan kapasitas fiskal daerah dan konsistensi pagu anggaran.
“Perencanaan tidak boleh melebar, melainkan harus benar-benar fokus pada penanganan isu-isu strategis yang dihadapi daerah,” tegasnya.
Gubernur berharap, dengan hilangnya perbedaan pendapat dan ego antar perangkat daerah, hasil perencanaan pembangunan tahun 2027 akan jauh lebih efektif.
“Dengan demikian, hasil perencanaan akan lebih realistis, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Dominggus.
Melalui instruksi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan segera melakukan integrasi program guna memastikan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di Papua Barat dapat berjalan maksimal tanpa kendala koordinasi. (len)
