TELUK BINTUNI, mangrove.id| Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, mendesak penambahan kuota BBM subsidi jenis Solar (JBT) dan Pertalite (JBKP) saat menerima kunjungan monitoring Komisi XII DPR-RI serta BPH Migas di Gedung Sasana Karya, Senin (27/4/2026). Langkah ini diambil untuk mengurai antrean panjang di SPBU perkotaan dan menekan laju inflasi daerah.
Bupati Yohanis menekankan pentingnya penataan ulang distribusi agar kuota BBM merata dan tidak terjadi penumpukan di satu titik penyalur saja. Ia juga mengusulkan agar Pertashop diberikan ruang untuk menyalurkan BBM subsidi sesuai regulasi guna memperluas akses masyarakat.
“Penambahan kuota berdasarkan data riil konsumsi sangat diperlukan agar aktivitas ekonomi di titik sentral tidak terhambat oleh kelangkaan BBM,” ujar Yohanis.
Selain masalah BBM, Bupati juga menyoroti tingginya harga gas LPG 5,5 kg dan 12 kg di tingkat pengecer yang mengalami kenaikan hingga 49%. Terkait hal tersebut, Pemkab Teluk Bintuni mengusulkan pembangunan pabrik LPG dan jaringan gas rumah tangga di Teluk Bintuni.
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tegas bagi pengecer BBM dan gas, dan peningkatan pengawasan distribusi bersama aparat untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Di sektor energi lain, Yohanis mendorong percepatan serah terima operasi kelistrikan ke PLN serta pemanfaatan kelebihan daya dari BP Tangguh. Ia juga mengharapkan penambahan program listrik gratis bagi 5.000 keluarga kurang mampu, khususnya di distrik-distrik yang terdampak langsung oleh aktivitas industri migas. (len)
