MANOKWARI, mangrove.id| Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dalam hal ini diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat, Rheinhard C. Maniagasi, S.STP, M.Si membuka secara resmi kegiatan Pra-Simposium Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dengan tema “Kajian Strategis Pemetaan Permasalahan Kemanusiaan di Papua” yang diselenggarakan di Manokwari, Senin (27/04/2026).
Forum ini menjadi wadah krusial bagi Pemerintah dan Tokoh Agama untuk menyinkronkan data serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih menyentuh persoalan mendasar Masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Rhein Maniagasi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan visi pembangunan “ASTADIRI”, yakni Papua Barat yang Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri.
Dimana, ia menjelaskan, Pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hak dasar masyarakat.
“Kehadiran bapak dan ibu dari berbagai penjuru Tanah Papua adalah wujud nyata kepedulian bersama terhadap nasib dan masa depan masyarakat yang kita cintai,” ujar Rhein Maniagasi.
Meskipun berbagai program Pemerintah telah berjalan, ia mengakui masih ada tantangan serius yang dihadapi, diantaranya: distribusi layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata sepenuhnya.
Dan, adanya ketimpangan pembangunan yang signifikan antara wilayah pesisir dan wilayah pedalaman.
“Perlunya penanganan terpadu terhadap dinamika sosial yang kompleks serta jaminan perlindungan bagi masyarakat sipil,” sebutnya.
Gubernur kata Rhein, memberikan apresiasi tinggi kepada PGI dan Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) atas inisiatif pemetaan masalah ini.
Menurutnya, Gereja memiliki posisi strategis karena mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok terdalam yang mungkin sulit dijangkau birokrasi formal.
“Gereja adalah mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan pendekatan kemanusiaan yang tulus dan berlandaskan kasih,” tambahnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap mendapatkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif berbasis data lapangan yang akurat.
Juga, rumusan hasil simposium ini nantinya akan dijadikan pijakan dalam merancang arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih berpihak pada rakyat, terutama dalam memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.
Ia pun berharap, kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara Pemerintah, Gereja, dan Akademisi untuk menciptakan Bumi Kasuari yang damai dan berdaya saing melalui pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. (len)
