TELUK BINTUNI, mangrove.id| Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. A. Fatoni, menegaskan pentingnya sinergitas lintas sektor dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2027, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sasana Karya Manimeri ini dihadiri oleh jajaran OPD, Forkopimda, Anggota DPR Papua Barat, MRPB, serta tokoh masyarakat. Forum ini bertujuan memastikan program pembangunan tahun 2027 mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Fatoni menginstruksikan Pemda Teluk Bintuni agar menyelaraskan RKPD Tahun 2027 dengan kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya 8 Klaster Program Prioritas Nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni:
- Ketahanan Pangan: Swasembada beras, jagung, dan kesejahteraan petani/nelayan.
- Ketahanan Energi: Fokus pada energi bersih dan peningkatan lifting migas.
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Peningkatan gizi bagi siswa, ibu hamil, dan balita.
- Pendidikan Bermutu: Penguatan pendidikan vokasi dan kualitas guru.
- Kesehatan Berkualitas: Revitalisasi faskes dan cek kesehatan gratis.
- Ekonomi Rakyat: Penguatan Desa, Koperasi, dan UMKM.
- Pertahanan Semesta: Modernisasi Alutsista dan kedaulatan bangsa.
- Akselerasi Investasi: Kemitraan produktif pemerintah dan swasta.
“Pembangunan harus bergerak selaras. Pemahaman terhadap instrumen perencanaan sangat penting agar program daerah memiliki landasan kuat dan sesuai dengan arah kebijakan nasional,” tegas Fatoni.
Selain aspek perencanaan, Fatoni menyoroti pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menghindari keterlambatan dalam pelaporan keuangan.
“Administrasi yang rapi dan pelaporan cepat adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Jangan sampai ada keterlambatan agar pembangunan berjalan berkelanjutan,” tukasnya.
Sementara, Plt. Sekda Teluk Bintuni, Ida Bagus Putu Suratna, menjelaskan bahwa kegiatan ini merujuk pada regulasi utama, di antaranya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Tujuan utama kami adalah merumuskan rancangan pembangunan yang terarah dan efisien, sehingga setiap anggaran yang dikelola benar-benar menjawab harapan masyarakat Bintuni,” ujar Putu Suratna.
Acara ini juga menghadirkan jajaran ahli dari Kemendagri, termasuk Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Rikie dan Direktur Fasilitasi Transfer Nasrun, guna memberikan asistensi teknis kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. (len)
